Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Presiden baru Korea Selatan Yoon Suk-yeol memilih penasihat dekatnya yaitu Park Jin untuk menjadi menteri luar negeri di antara banyak nominasi kabinet pada Rabu, 13 April 2022, di tengah kesiapannya menghadapi tantangan kegiatan rudal dan nuklir jarak jauh Korea Utara.
Pyongyang tampaknya akan melanjutkan uji coba senjata nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017, setelah peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) bulan lalu, melansir Channel News Asia.
Delapan nominasi menteri yang dipilih Yoon, yang akan mulai menjabat pada 10 Mei 2022, mencakup di antaranya adalah menteri pendidikan, unifikasi, keadilan, dan lingkungan.
Park, 65, diperkirakan akan menggunakan pengalaman kebijakan luar negerinya yang luas untuk membantu menormalkan upaya diplomatik yang “tetap menemui jalan buntu,” kata Yoon pada konferensi pers.
“Dia memiliki keahlian dan pengalaman terbaik di bidang urusan luar negeri dan keamanan.”
Anggota parlemen empat periode itu baru-baru ini memimpin tim penasihat Yoon yang mengunjungi Amerika Serikat untuk pembicaraan tentang cara-cara untuk membingkai tanggapan terhadap ancaman dari Korea Utara saat negara itu meningkatkan uji coba senjata.
Park melewatkan acara nominasi, setelah dinyatakan positif COVID-19 sekembalinya dari AS.
Dalam sebuah pernyataan, Park mengutip provokasi Korea Utara, persaingan AS-China, dan krisis rantai pasokan global di antara “sejumlah tantangan” bagi pemerintahan Yoon.
“Saya merasa tanggung jawab berat untuk dicalonkan sebagai menteri luar negeri pada saat situasi geopolitik berubah dengan cepat,” tambahnya dalam pernyataan yang dikeluarkan kepada wartawan.
Selain itu, Yoon menominasikan Kwon Young-se, 63 tahun, sebagai menteri unifikasi. Dia dalah mantan ketua panel intelijen parlemen, yang juga akan menangani hubungan antara tetangga.
Kwon, seorang jaksa yang berubah menjadi politisi dan anggota parlemen empat periode, adalah duta besar untuk China dari 2013 hingga 2015.
Calon kabinet selain perdana menteri tunduk pada dengar pendapat konfirmasi parlemen tetapi tidak memerlukan persetujuan.
