Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tidak merekomendasikan negara-negara yang menerbitkan “paspor kekebalan” bagi mereka yang telah pulih dari COVID-19, tetapi WHO sedang mencari prospek untuk menerapkan sertifikat vaksinasi elektronik seperti yang sedang dikembangkan Estonia.
Estonia dan WHO — badan kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) — pada bulan Oktober memulai proyek percontohan untuk sertifikat vaksin digital – sebuah “kartu kuning pintar” – untuk digunakan pada akhirnya dalam pelacakan data perawatan kesehatan yang dapat dioperasikan dan untuk memperkuat inisiatif COVAX yang didukung WHO untuk meningkatkan vaksinasi di negara berkembang.
Realitas vaksinasi semakin berkembang, sejak Inggris pada Rabu, 2 Desember 2020, menyetujui vaksin COVID-19 dari Pfizer dan BioNTech Jerman, sementara perusahaan lain Moderna dan AstraZeneca telah menyampaikan data uji coba positif dan saat ini tengah mengajukan otorisasi penggunaan.
“Kami mencermati penggunaan teknologi dalam penanggulangan COVID-19 ini, salah satunya adalah bagaimana kami dapat bekerja sama dengan negara-negara anggota menuju sertifikat vaksinasi elektronik,” kata Siddhartha Datta, manajer program WHO, kepada wartawan melalui telepon dari Kopenhagen, seperti dilansir dari laporan Reuters.
Dia memperingatkan bahwa inisiatif teknologi apa pun tidak boleh membuat negara kewalahan di tengah respons pandemi, harus mematuhi berbagai undang-undang dan memastikan layanan lintas batas yang mulus.
Misalnya, beberapa aplikasi pelacakan COVID-19 nasional tidak berfungsi di luar negeri.
Estonia awal tahun ini secara terpisah mulai menguji “paspor kekebalan digital”, yang berpotensi untuk melacak mereka yang pulih dari COVID-19 dengan beberapa kekebalan, meskipun pertanyaan tetap ada seperti mengenai apakah, atau untuk berapa lama, seseorang mungkin memiliki kekebalan usai pulih dari COVID-19.
Tetapi pejabat WHO lainnya, Catherine Smallwood, Pejabat Darurat Senior WHO untuk Eropa, pada hari Kamis, 3 Desember 2020, mengatakan bahwa WHO berpegang pada pedoman untuk tidak menggunakan paspor kekebalan sebagai bagian dari tawaran untuk melanjutkan perjalanan normal lintas batas.
“Kami tidak merekomendasikan paspor kekebalan, kami juga tidak merekomendasikan pengujian sebagai sarana untuk mencegah penularan lintas batas,” kata Smallwood. Ia mendesak negara-negara untuk mendasarkan panduan perjalanan pada data transmisi COVID-19.
Smallwood juga mengatakan tes antigen cepat, yang digunakan oleh beberapa maskapai penerbangan untuk menguji penumpang yang naik atau turun dari penerbangan, mungkin “kurang sesuai” untuk memungkinkan perjalanan internasional. Tes antigen kurang akurat dibandingkan tes PCR molekuler, sehingga beberapa orang mungkin lolos dari celah.
