Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Perdana Menteri Belanda Mark Rutte bertanya kepada Kementerian Hukum Belanda: “Apa yang bisa kami katakan agar Israel terlihat tidak melakukan kejahatan perang?”
Pengungkapan tersebut baru terungkap baru-baru ini dan dilaporkan oleh NRC, surat kabar terkenal di Belanda seperti dilansir Middle East Eye pada Kamis, 25 Januari 2024.
Rutte yang akan segera habis masa jabatannya menyembunyikan informasi yang tidak disukai secara politik tentang Israel, seperti kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, agar tidak menyinggung perasaan Amerika Serikat dan melindungi prospeknya untuk jabatannya di masa depan sebagai pemimpin NATO, NRC melaporkan.
Rutte berharap akan menggantikan Jens Stoltenberg sebagai sekretaris jenderal NATO pada musim panas mendatang. Para sekutu Eropa tentu mempunyai suara dalam penunjukan ini, namun keputusan Gedung Putihlah yang menentukan.
Laporan ini berdasarkan surat anonim sekelompok pegawai negeri sipil dari Kementerian Luar Negeri kepada Pengadilan Banding di Den Haag.
Para PNS tersebut menulis surat kepada Pengadilan Banding di Den Haag karena pengadilan tersebut akan menangani kasus banding pada Senin terhadap Belanda karena mengirimkan suku cadang untuk jet tempur F-35 Israel dari pusat distribusi di pangkalan udara Woensdrecht.
Organisasi hak asasi manusia Oxfam Novig, Pax, dan The Rights Forum menuntut agar Belanda berhenti berkontribusi terhadap perang dengan cara ini. Pada November, pengadilan memutuskan bahwa Belanda dapat melanjutkan pengiriman untuk sementara waktu, meskipun ada peringatan resmi bahwa Israel mungkin melakukan “pelanggaran serius terhadap hukum perang kemanusiaan di Gaza”.
Kementerian Luar Negeri Belanda marah dengan surat yang dikirim oleh PNS yang tidak disebutkan namanya. Kemlu Belanda menyebutnya “sangat jahat” dan “sama sekali tidak pantas.” Menurut Kementerian, pihaknya tidak pernah menerima permintaan untuk mengatakan sesuatu yang membuat Israel terlihat tidak melakukan kejahatan perang.
“Kementerian menolak tuduhan yang terkandung di dalamnya. Penulis surat membuat tuduhan dan memberikan kutipan yang sama sekali tidak diakui oleh Kementerian Luar Negeri,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan
Rutte dan para menterinya telah berkali-kali berbicara tentang perang tersebut, yang sejauh ini telah memakan korban jiwa hampir 26 ribu warga Palestina dan 1.140 warga Israel. Belanda mendesak Israel untuk bertindak sesuai aturan hukum internasional. Namun, Belanda tidak pernah menyerukan gencatan senjata, hanya mendesak seruan “jeda kemanusiaan.”
Pemerintah AS secara terbuka mengecam Netanyahu atas kekerasan berlebihan yang dilakukan terhadap warga sipil Palestina, namun tidak pernah menyerukan gencatan senjata. Menurut NRC, Joe Biden mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua sebagai presiden, dan khawatir bahwa mengkritik Israel akan mengasingkan kelompok besar pemilih dan pelobi Yahudi.
Jadi, AS terus mendukung Israel, dan Kabinet Rutte juga akan mengikuti jejaknya, tulis para pejabat tersebut. Menurut para pegawai negeri sipil yang kritis, kebijakan Belanda yang melakukan segala upaya untuk menempatkan warga Belanda pada posisi teratas di dunia internasional bertentangan dengan kenyataan pahit perang di Gaza.
Diplomat Belanda dari Afrika Utara dan Timur Tengah telah memperingatkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat memahami garis politik Belanda – mereka meminta dukungan untuk mengadili Presiden Rusia Vladimir Putin namun menolak untuk mengambil sikap melawan Israel.
Masalah ini juga menyebabkan konflik di dalam Kabinet yang akan berakhir masa jabatannya, kata para pejabat. Menurut mereka, Menteri Luar Negeri Hanke Bruins Slot ingin melakukan pemungutan suara untuk resolusi PBB kedua pada Desember yang menyerukan “menciptakan kondisi untuk penghentian permusuhan dalam jangka panjang.”
Resolusi tersebut telah jauh lebih lunak dibandingkan resolusi pertama yang menyerukan gencatan senjata segera. Namun Rutte bersikeras agar Belanda abstain, dan itulah yang terjadi, tulis para pejabat tersebut.
