Ade Marza
CakapCakap – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami masalah terkait dengan keuangan mereka, belakangan ini. Cakap People tentu juga sudah mengetahui bahwa BPJS Kesehatan sedang mengalami defisit keuangan, sehingga menunggak tagihan hingga triliunan rupiah ke banyak rumah sakit di seluruh Indonesia. Nah, untuk ‘menyelamatkan’ keuangan BPJS Kesehatan, pemerintah pun memutuskan untuk menaikkan iurannya. Berapa kenaikan iuran BPJS Kesehatan?
Pemerintah menyebut kenaikan ini sebagai penyesuaian iuran BPJS Kesehatan, di mana akan berlaku untuk seluruh kelas dan kelompok pada tanggal 1 Januari 2020 mendatang, seperti dilansir di laman Detik.com. Pemerintah pun mengusulkan iuran untuk kelas I menjadi Rp 160 ribu per bulan per jiwa, kelas II menjadi Rp 110 ribu per bulan per jiwa, dan kelas III menjadi Rp 42 ribu per bulan per jiwa. Sedangkan PBI (penerima bantuan iuran) pusat dan daerah diusulkan menjadi Rp 42 ribu dari per bulan per jiwa, namun akan langsung diberlakukan sejak keputusan kenaikan ini sah ditetapkan.
“Tapi nunggu perpres (peraturan presiden) dulu ya. Kita menutup defisit dengan cara menyesuaikan iuran,” jelas Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memberi keterangan. Selain itu, juga ada catatan bahwa iuran kelompok peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri tetap sebesar Rp 25.500 per bulan per jiwa, atau belum akan dinaikkan jadi Rp 42 ribu per bulan per jiwa, sebelum Kementerian Sosial selesai melakukan cleansing data dengan target pada bulan September 2019.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang menolak usulan pemerintah menaikkan iuran kelompok peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri, seperti disampaikan dalam rapat kerja (raker) gabungan antara pemerintah dengan Komisi IX dan Komisi XI DPR, seperti dijelaskan dalam laporan lainnya di laman Detik.com. “Karena ditakutkan ada persoalan, kami menolak sampai data cleansing selesai,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno pula memberikan penjelasannya.
Setidaknya ada sembilan poin kesimpulan yang disepakati oleh pemerintah dengan DPR dalam raker gabungan tersebut. Penolakan kenaikan sendiri tertuang dalam poin kedua. Nah, bagaimana menurut Cakap People nih?
