Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Ribuan pengunjuk rasa anti-pemerintah Thailand bergerak menuju barak militer pada hari Minggu, 29 November 2020, untuk menentang kendali pribadi Raja Maha Vajiralongkorn atas beberapa unit militer.
Reuters melaporkan, aksi tersebut merupakan tindakan pembangkangan terbaru terhadap raja oleh pengunjuk rasa yang telah melanggar tabu dengan mengkritik monarki. Konstitusi Thailand mengatakan monarki harus dihormati dan ada hukum yang melarang penghinaan terhadap institusi tersebut.
Para pengunjuk rasa tampak berhenti di gerbang Resimen Infantri ke-11, bagian dari Pengawal Raja yang berperan dalam penindasan protes anti kemapanan pada tahun 2010.
Barisan polisi anti huru hara memblokir pengunjuk rasa di gerbang.
“Tidak ada negara demokratis yang melihat seorang raja mengendalikan pasukan. Di negara demokratis mana pun dengan raja sebagai kepala negara, angkatan bersenjata melapor kepada pemerintah,” kata Arnon Nampa, seorang pengacara hak asasi dan pemimpin protes yang sering mengkritik monarki seperti yang dikutip Reuters.
“Kami telah melihat monarki memperluas kekuasaannya. Itu sebabnya kami ada di sini hari ini,” tambahnya.
Istana Kerajaan Thailand tidak berkomentar sejak aksi protes dimulai. Akan tetapi, raja sendiri baru-baru ini mengatakan bahwa pengunjuk rasa akan tetap dicintai “dengan sama” meskipun melakukan tindakan menentang raja.
Para pengunjuk rasa menuduh monarki memungkinkan dekade dominasi militer. Ada 13 kudeta yang berhasil sejak 1932, ketika pemerintahan absolut oleh raja berakhir.
Aksi protes dimulai pada Juli dan awalnya menuntut kepergian Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta, dan konstitusi baru. Demonstran telah memperluas tuntutan mereka sejak saat itu untuk memasukkan pembatasan kekuasaan raja.
Arnon adalah salah satu dari beberapa pemimpin aksi protes yang menghadapi dakwaan di bawah undang-undang lese majeste karena menghina kerajaan setelah pidato yang dia buat pada aksi demonstrasi sebelumnya.
Kementerian Luar Negeri mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Thailand mematuhi aturan hukum dan hak kebebasan berbicara harus tetap dalam batas-batas tersebut.
“Dalam setiap kasus di mana hukum dilanggar, pejabat mengambil tindakan dengan kepatuhan yang ketat pada proses hukum yang sesuai tanpa diskriminasi,” kata kementerian.
Perdana Menteri Thailand telah menolak untuk mundur dari jabatannya dan menolak tuduhan bahwa dia merekayasa pemilu tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan setelah menjabat pada 2014.
Video yang dibagikan di media sosial menunjukkan tentara menurunkan foto raksasa raja dan ratu di pintu masuk barak sebelum aksi protes dilakukan.
