Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa rencana Rusia untuk mencaplok empat wilayah Ukraina — Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhia — akan menandai “eskalasi berbahaya” dalam perang di Ukraina yang akan membahayakan prospek perdamaian.
“Setiap keputusan untuk melanjutkan pencaplokan wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhia di Ukraina tidak akan memiliki nilai hukum dan pantas untuk dikutuk,” kata Sekjen PBB Antonio Guterres kepada wartawan di markas besar PBB di New York City, Kamis, 29 September 2022, seperti dilaporkan Al Jazeera.
Sudah lebih dari tujuh bulan sejak menginvasi negara tetangga Ukraina, Rusia siap untuk mencaplok empat wilayah Ukraina itu setelah mengadakan referendum di sana selama seminggu terakhir yang dikecam oleh pemerintah di Kyiv dan sekutu Baratnya sebagai ilegal.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada hari Kamis bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan menandatangani perjanjian aneksasi pada hari Jumat, 30 September 2022.
“Saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang disebut referendum dilakukan selama konflik bersenjata aktif di daerah-daerah di bawah pendudukan Rusia dan di luar kerangka hukum dan konstitusional Ukraina. Itu tidak bisa disebut ekspresi asli dari kehendak rakyat,” kata Guterres.
Ia menggambarkan rencana pencaplokan wilayah tersebut sebagai “tidak memiliki tempat di dunia modern”.
“Kami berkomitmen penuh pada kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina di dalam perbatasan yang diakui secara internasional,” katanya, menyerukan Rusia untuk mengurangi ketegangan.
“Sudah waktunya untuk mundur dari jurang” dan “mengakhiri perang yang menghancurkan dan tidak masuk akal ini”, tambahnya.
Rusia, salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, diberi mandat untuk menegakkan Piagam PBB, yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan dan memperjuangkan prinsip kedaulatan dan integritas teritorial.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Kamis menuduh Rusia melakukan “perampasan tanah” dan berjanji lagi bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah mengakui pencaplokan oleh Moskow.
“Referendum palsu Kremlin adalah upaya sia-sia untuk menutupi upaya lebih lanjut dalam perampasan tanah di Ukraina,” kata Blinken dalam sebuah pernyataan.
“Tontonan yang dilakukan oleh proksi Rusia ini tidak sah dan melanggar hukum internasional. Ini merupakan penghinaan terhadap prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan internasional,” tambahnya.
