Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Meski sudah memasukkan redenominasi rupiah ke dalam rencana strategis Kementerian Keuangan periode 2020-2024, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati ternyata belum mengajak anak buahnya membahas implementasi kebijakan itu.
Hal ini disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurohman. Namun, ia mengingatkan koordinasi antara Kemenkeu dengan Bank Indonesia terus dilakukan terkait implementasi redenominasi.
“Ya di internal Kementerian Keuangannya belum ini, belum ada pembahasan ke situ,” kata Abdurohman di Jakarta, Selasa 4 Juli 2023.
Menurut Abdurohman, pembahasan ini belum dilakukan di internal Kementerian Keuangan bukan karena menganggap kebijakan redenominasi rupiah saat ini belum mendesak atau penting diterapkan. Melainkan sebatas menunggu momentum yang tepat untuk implementasinya.
“Itu biasanya menunggu momentum ya, paling tepat saat itu 2014 kalau enggak salah waktu itu didorong dulu, biasanya saat ekonomi stabil bisa dilakukan,” tutur Abdurohman.
Dari sisi stabilitas ekonomi makro Indonesia sendiri diakuinya sudah tercapai. Misalnya, inflasi yang sudah kembali ke sasaran target 3% plus minus 1% dan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Namun, dari sisi global, belum mendukung implementasinya.
“Jadi dari sisi globalnya, globalnya kan risikonya masih berat,” ucapnya.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sebetulnya juga sudah menyatakan hal serupa, meski mengaku sudah siap secara teknis untuk mengimplementasikan penyederhanaan nilai mata uang rupiah seperti dari Rp 1.000 menjadi Rp 1.
Perry mengungkapkan, dalam melaksanakan kebijakan redenominasi harus dengan memperhatikan tiga faktor. Tiga faktor tersebut antara lain adalah kondisi makro ekonomi yang stabil, stabilitas sistem keuangan dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kondusif.
“Timing-timing itu yang menjadi pertimbangan utama. Ekonomi kita kan sudah bagus, tapi ada baiknya memberi momen yang tepat,” jelas Perry dalam konferensi pers hasil RDG BI Juni 2023.
Menurut Perry, saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan redenominasi. Karena perekonomian tanah air masih dibayangi oleh dampak rambatan atau spillover dari perekonomian global.
Klik DI SINI untuk melanjutkan membaca, Cakap People!
