Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Seratus mantan presiden, perdana menteri, dan menteri luar negeri dunia telah mendesak negara-negara kaya Grup Tujuh (G-7) untuk membiayai vaksinasi virus corona global guna membantu menghentikan virus bermutasi dan kembali sebagai ancaman dunia.
Reuters melaporkan, Senin, 7 Juni 2021, para pemimpin mengajukan banding menjelang KTT G-7 di Inggris yang dimulai pada Jumat, 11 Juni 2021, ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan bertemu dengan para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, dan Jepang.
Dalam surat mereka kepada G-7, para mantan pemimpin dunia mengatakan kerja sama global telah gagal pada tahun 2020, tetapi tahun 2021 dapat mengantarkan era baru.
“Dukungan dari G-7 dan G-20 yang membuat vaksin mudah diakses oleh negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah bukanlah tindakan amal, tetapi lebih merupakan kepentingan strategis setiap negara,” kata surat itu.
Di antara para penandatangan adalah mantan perdana menteri Inggris Gordon Brown dan Tony Blair, mantan sekretaris jenderal PBB Ban-Ki Moon dan 15 mantan pemimpin Afrika.
Mereka mengatakan negara-negara G-7 dan para pemimpin lain yang diundang ke KTT harus menjamin untuk membayar sekitar US$30 miliar per tahun selama dua tahun untuk memerangi pandemi di seluruh dunia.
“Bagi G-7 untuk membayar bukanlah amal, itu adalah perlindungan diri untuk menghentikan penyebaran penyakit, bermutasi dan kembali mengancam kita semua,” kata Brown.
“Biaya hanya 30 pence (56 sen Singapura) per orang per minggu di Inggris, adalah harga yang kecil untuk membayar polis asuransi terbaik di dunia,” tambahnya dalam sebuah pernyataan.
Permohonan para mantan pemimpin dunia itu bertepatan dengan jajak pendapat oleh badan amal Save the Children yang menemukan dukungan publik yang kuat di AS, Inggris, Prancis, Jerman, dan Kanada bagi negara-negara G-7 untuk membayar US$66 miliar yang dibutuhkan untuk vaksin COVID-19 secara global.
Di Inggris, 79 persen mendukung kebijakan semacam itu, sementara 79 persen orang Amerika mendukung proposal tersebut, jajak pendapat menunjukkan. Dukungan terendah di Prancis, di mana 63 persen mendukung.
