in ,

Presiden Jokowi: PNS dan Pekerja Industri Jasa Mendapat Vaksin COVID-19 Pekan Depan

“Saat ini baru 42 negara yang bisa melakukan vaksinasi. Ada yang berebut untuk mendapatkan vaksin. Alhamdulillah sejak awal Agustus [2020] kita sudah mendekati produsen vaksin,” kata Jokowi.

CakapCakapCakap People! Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pada hari Kamis, 11 Februari 2021, bahwa pemerintah akan mulai memberikan vaksinasi COVID-19 pekan depan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dan pekerja di industri jasa, dua minggu lebih cepat dari jadwal, meningkatkan upayanya untuk melindungi penduduk Indonesia dari pandemi.

“Mulai pekan depan, akan dimulai untuk orang-orang yang sering bersentuhan dengan masyarakat,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaan Musyawarah Nasional Keenam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dari Istana Negara di Jakarta, seperti dikutip The Jakarta Globe.

“Orang dengan tingkat interaksi tinggi, mobilitas, harus diutamakan [dalam vaksinasi], misalnya mereka yang bekerja di pasar atau sektor jasa,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Indonesia Joko Widodo mencermati penanganan pasien di rumah sakit darurat COVID-19 di Jakarta. [Foto: Reuters]

Presiden Jokowi telah memulai program vaksinasi dengan suntikan dosis pertama pada 13 Januari 2021. Indonesia menargetkan untuk memvaksinasi lebih dari 181 juta orang berusia 18 tahun ke atas pada akhir Maret tahun depan.

Awalnya, pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan vaksinasi 1,47 juta pekerja medis terlebih dahulu pada akhir Februari sebelum beralih ke kelompok lain.

Sejauh ini, negara ini sudah berhasil menyuntikkan dosis vaksin pertama ke hampir satu juta orang. Pada Rabu, 10 Februari 2021, telah diberikan lebih dari 181.000 suntikan vaksin, jumlah vaksinasi harian tertinggi sejauh ini. Jika langkah ini berlanjut, semua petugas kesehatan bakal sudah tercakup vaksinasi pada minggu depan.

Presiden meminta walikota yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk melakukan vaksinasi di tingkat cluster atau komunal, bukan secara perorangan.

“Misal, ayo lakukan vaksinasi kepada semua karyawan yang ada di mall kota secara bersamaan, karena mereka akan berinteraksi dengan banyak orang,” ujarnya.

Ia juga meminta kepada para wali kota agar dilakukan vaksinasi massal di kotanya masing-masing yang bisa memvaksinasi ribuan orang sekaligus.

“Kumpulkan di gedung olah raga atau balai kota dalam jumlah banyak. Jadi setiap hari bisa kita lakukan suntik vaksin dalam jumlah banyak, dan kekebalan kawanan [herd immunity] segera tercapai,” kata Jokowi.

Ilustrasi. [Foto: BBC World]

Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat terus mendapatkan vaksin tambahan dari berbagai sumber untuk menambah 24 juta dosis CoronaVac, yang dibuat oleh Sinovac Biotech China, yang tersedia hari ini.

Itu bukan tugas yang mudah karena 215 negara sekarang mengajukan penawaran perang untuk mendapatkan vaksin dari sejumlah produsen, kata Jokowi. Untungnya, pemerintah telah mendapatkan komitmen dari berbagai produsen vaksin untuk 426 juta dosis vaksin COVID-19.

“Saat ini baru 42 negara yang bisa melakukan vaksinasi. Ada yang berebut untuk mendapatkan vaksin. Alhamdulillah sejak awal Agustus [2020] kita sudah mendekati produsen vaksin,” kata Jokowi.

“Ini bukan barang yang mudah didapat. Oleh karena itu, vaksinasi harus tepat sasaran. Jangan disia-siakan,” kata Jokowi.

Secara terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan polisi akan mengerahkan sekitar 13.500 personel untuk mendukung program vaksinasi. “Saat ini sudah 900 orang di antaranya telah menyelesaikan pelatihan vaksinasi di Kementerian Kesehatan. Sisanya akan segera mendapatkan pelatihan yang sama.

Presiden Jokowi mengatakan sebelumnya, Indonesia memiliki sekitar 30.000 vaksinasi yang siap siaga di 10.000 puskesmas dan 3.000 rumah sakit di seluruh nusantara. Presiden menargetkan pemberian minimal 1 juta dosis per hari untuk memenuhi target.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rangsang Daya Beli Masyarakat Pemerintah Kasih Insentif Pajak 0 Persen untuk Mobil Baru, Ini Kriterianya

AS Jatuhkan Sanksi Kepada Myanmar Sebagai Tanggapan Atas Kudeta Militer