Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga pada hari Senin, 21 Desember 2020, menolak umumkan keadaan darurat nasional, bahkan ketika lonjakan kasus virus corona terbaru di negara itu menjadi total lebih dari 200.000 dan para ahli kesehatan memperingatkan bahwa sistem medis menjadi tegang.
Dalam wawancara dengan televisi yang telah direkam sebelumnya, alih-alih memberlakukan status darurat, Suga mengatakan pemerintah justru akan meminta restoran dan bar untuk lebih mempersingkat jam kerja dalam upaya untuk mengekang penyebaran virus corona baru.
Suga enggan mengulangi keputusan pendahulunya Shinzo Abe pada bulan April yang mengumumkan keadaan darurat nasional, sebaliknya ia bersumpah untuk mencapai keseimbangan antara memerangi pandemi dan memulai kembali aktivitas ekonomi.
Pemerintah sedang bekerja keras untuk membuat vaksin tersedia bagi seluruh penduduk untuk “melindungi kehidupan dan mata pencaharian,” kata Suga pada program “News 23” Tokyo Broadcasting System Television, seperti dikutip Kyodo News.
Suga, yang telah menyaksikan peringkat persetujuan untuk Kabinetnya jatuh di tengah ketidakpuasan publik atas kebijakan COVID-19 yang diambilnya, telah berjanji untuk mendapatkan vaksin yang cukup pada paruh pertama 2021.
Pemerintah Jepang memiliki perjanjian pasokan vaksin dengan perusahaan farmasi Pfizer dan AstraZeneca untuk masing-masing 120 juta dosis vaksin, cukup untuk sebagian besar dari 126 juta penduduk negara itu. Jepang juga memiliki kontrak dengan Moderna untuk 50 juta dosis lagi.
Sementara Jepang menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dalam pandemi daripada negara-negara yang terpukul paling parah seperti Amerika Serikat, Jepang telah mengalami rekor jumlah infeksi harian sejak bulan lalu, dengan liburan Tahun Baru, yang biasanya merupakan salah satu musim perjalanan tersibuk, semakin mendekat.
Infeksi kumulatif di negara itu mencapai 200.000 pada hari Senin, 21 Desember, hanya membutuhkan waktu kurang dari dua bulan untuk mencapai jumlah dua kali lipat. Butuh sembilan setengah bulan sejak kasus pertama didiagnosis pada Januari hingga mencapai angka 100.000. Korban tewas secara keseluruhan berada di bawah 3.000.
Meningkatnya kasus mendorong pemerintah Jepang pada minggu lalu mengumumkan menghentikan kampanye subsidi “Go To Travel” dari 28 Desember hingga 11 secara nasional, yang bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan mempromosikan pariwisata domestik.
Sekitar seperempat kasus virus corona telah terjadi di Tokyo, di mana kewaspadaan mengenai ketegangan pada sistem medis ibu kota dinaikkan ke level tertinggi pada hari Kamis, ketika mencatat rekor 822 kasus harian. Jepang melaporkan 392 kasus pada hari Senin, sehingga total kumulatif menjadi 51.838.
Dalam konferensi pers, Gubernur Tokyo Yuriko Koike mendesak orang-orang untuk tinggal di rumah bersama keluarga mereka dan menahan diri untuk tidak keluar rumah selama liburan.
“Saya mengerti ini adalah waktu spesial tahun ini. Tapi tahun ini, tolong utamakan hidup Anda dan kehidupan orang-orang di sekitar Anda,” katanya.
Koike mengatakan Tokyo akan memberikan dukungan keuangan kepada rumah sakit yang menerima pasien COVID-19 antara 29 Desember hingga 3 Januari 2021. Pemerintah metropolitan akan membayar 300.000 yen (US$ 2.900) per pasien setiap hari ke fasilitas medis yang merawat individu dengan gejala parah dan 70.000 yen saat mereka menerima pasien dengan gejala yang lebih moderat.
Apotek yang beroperasi delapan jam atau lebih per hari selama periode tersebut akan menerima 30.000 yen per hari, kata Koike.
