Perangi Hoax Pilpres, Inilah Strategi Media Sosial Twitter

CakapCakap – Tahun 2019 sudah diawali dengan panasnya media yang terus memberikan asupan pengetahuan kepada khalayak tentang pemilu. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) memang tinggal beberapa bulan lagi, jadinya wajar jika semua masyarakat ingin berlomba-lomba mencari tahu dan menyebar isu tentang politik. Apalagi di dunia yang serba digital dan instan melalui media sosial, semua orang berhak untuk berbicara dan berdebat di ranah medsos. Apakah Cakap People termasuk yang suka berdebat di media sosial?

Menanggapi hal tersebut, Head of Public Policy Twitter Indonesia Agung Yudha, menyebutkan bahwa iklim demokrasi dan keterbukaan hak untuk berbicara memang susah untuk dikendalikan. Dari sisi Twitter sendiri, pastinya cuitan yang berkaitan dengan konten politik akan terus meningkat, terutama di bulan-bulan kedepan ini. Tetapi Agung menyebutkan bahwa konten politik tidak akan mendominasi, bahkan hanya sekitar 20% dari totol seluruh percakapan di platform Twitter tersebut.

Fenomena sekarang ini, hoax adalah hal yang cukup ‘wajar’. Banyak sekali orang yang bermaksud menyebarkan hoax, tetapi ide dan cerita palsu tersebut tidak bertahan di permukaan. Twitter sendiri saat ini tidak ada aturan spesifik yang mengharuskan adanya penyisiran disinformasi dan misinformasi, sebutan lain dari hoax. Sebagai platform, Twitter tidak bisa menentukan sebuah berita masuk dalam konten benar ataupun salah. Justru media ini menjadi sebuah arena yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk belajar melihat sebuah kasus dari berbagai sudut pandang. Bagaimana menangkalnya? Hal simpel yang diilustrasikan oleh Agung adalah ketika ada cuitan pengguna yang palsu dan salah. Maka secara responsif, pengguna lain akan berbalik menyerang dan membenarkan pernyataan yang salah itu.

Permasalahan lain muncul dari buzzer dengan bot atau mesin yang bisa mengendalikan arus informasi. Inilah yang menggangu arus kebenaran publik, karena merusak orientasi secara masal. Pengganggu tersebut dapat dilaporkan dan dihilangkan melalui fitur ‘report as spam’. Tentunya masyarakat harus benar-benar jeli membaca informasi, dan melaporkan konten yang memang benar-benar salah atau menyesatkan.