Yanita Nurhasanah
CakapCakap – Duh, Cakap People ternyata badan tinggi dunia seperti PBB pun mengalami masalah perihal dana lho! Dikarenakan tidak memiliki cukup pendanaan, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terancam tidak mampu membayar staf mereka bulan depan. Antonio Guterres yang juga merupakan Sekretaris Jenderal PBB yang telah memperingatkan hal tersebut jika negara anggota tidak ada yang membayar hutang mereka.
Guterres mengatakan hal tersebut di depan komite anggaran Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang pada hari Selasa tanggal 8 Oktober kemarin. Ia juga mengatakan jika saja dirinya tak memotong pengeluaran sejak Januari, maka PBB tidak bisa menggelar agenda pertemuan anggota yang dilakukan pada bulan lalu.
“Bulan ini kita akan mencapai defisit terburuk dalam satu dekade. Kita mengambil risiko, memasuki November tanpa punya cukup uang tunai untuk membayar gaji,” ujarnya seperti yang dilansir dari Kompas.
Guterres juga menambahkan jika pekerjaan berikut dengan reformasi kemungkinan berada dalam bahaya.
“Pekerjaan dan reformasi kami dalam bahaya,” katanya dikutip dari Sindonews.
Kekurangan dana tersebut membuat pihaknya telah melakukan langkah-langkah luar biasa seperti halnya membatalkan hingga menangguhkan sejumlah pertemuan yang memungkinkan serta hanya mengijinkan perjalanan yang penting saja. Dengan demikian, anggaran bisa lebih ditekan.
Amerika Serikat sendiri masih menjadi kontributor terbesar bagi PBB dengan tanggung jawabnya sebesar 22 persen dari total anggaran reguler di tahun 2019. Adapun jumlahnya mencapai lebih dari 3,3 miliar dolar AS atau berkisar 46,7 triliun jika dirupiahkan.
Anggaran tersebut digunakan untuk membayar seluruh kegiatan hingga pekerjaan PBB seperti halnya urusan kemanusiaan, pelucutan senjata, komunikasi, sosial ekonomi dan politik. Meski demikian, Washington sendiri masih belum membayarkan dana berkisar 381 juta dolar AS atau berkisar 5,3 triliun guna anggaran reguler PBB untuk tahun lalu serta untuk anggaran reguler 2019 sejumlah 674 juta dolar atau setara dengan 9,5 triliun.
Namun, masih belum ada tanggapan kapan kekurangan tersebut akan dibayarkan. Donald Trump, presiden Amerika Serikat sendiri mengatakan jika Washington memikul beban yang tidak adil serta mendorong adanya reformasi terhadap badan dunia tersebut. AS merupakan negara yang memegang tanggung jawab terbesar untuk misi penjaga perdamaian PBB. Well, semoga saja ada solusi terbaiknya ya, Cakap People!
