Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Sekitar 200 hingga 300 pengunjuk rasa berkumpul di pusat kota Kuala Lumpur pada Sabtu, 31 Juli 2021, pagi, menuntut pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin.
Jalan-jalan di sekitar Dataran Merdeka telah ditutup saat pengunjuk rasa berpakaian hitam turun ke jalan dalam demonstrasi yang diselenggarakan oleh koalisi kelompok pemuda dan masyarakat sipil, yang disebut Sekretariat Solidariti Rakyat, melansir The Straits TImes.
Koalisi juga menyerukan sidang parlemen penuh dan moratorium pinjaman bank otomatis untuk meringankan kesulitan yang dipicu oleh penguncian COVID-19 yang sedang berlangsung.
Polisi lalu lintas dan polisi berpakaian preman terlihat berjaga di tempat kejadian, The Star melaporkan. Beberapa marsekal yang mengenakan topi pengaman berwarna putih dan petugas medis yang mengenakan topi pengaman berwarna merah juga hadir.
Kepala polisi kota Azmi Abu Kassim memperingatkan bahwa mereka yang melanggar prosedur operasi standar akan menghadapi tindakan polisi.
Menurut The Star, Komisaris, Datuk Azmi, mengatakan polisi belum menerima aplikasi atau pemberitahuan dari panitia penyelenggara aksi unjuk rasa yang diusulkan.
Aksi unjuk rasa itu terjadi saat PM Muhyiddin menghadapi krisis konstitusional di tengah tekanan untuk mundur setelah bentrok dengan Raja, Sultan Abdullah Ahmad Shah.
Istana pada hari Kamis, 29 Juli 2021, bersikeras bahwa Raja tidak mendukung langkah sepihak pemerintah untuk mencabut peraturan di bawah keadaan darurat yang dia nyatakan pada bulan Januari. Keadaan daruat itu akan berakhir pada hari Minggu, 1 Agustus 2021.
Kesepakatan awal adalah untuk membahas dan mendiskusikan pembatalan tata cara pada pertemuan parlemen khusus yang sedang berlangsung, menurut pernyataan itu.
Ini terjadi setelah Menteri Hukum de facto Takiyiddin Hassan mengumumkan pada hari Senin, 26 Juli 2021, bahwa keadaan darurat selama berbulan-bulan tidak akan diperpanjang setelah 1 Agustus 2021, Channel News Asia melaporkan.
Dia juga mengatakan bahwa enam peraturan darurat yang diperkenalkan selama masa darurat di Malaysia, yang dimulai pada 12 Januari 2021, telah dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah pada 21 Juli 2021, setelah rapat Kabinet pada hari yang sama.
Ada seruan, bahkan dari sekutu Muhyiddin sendiri, agar dia mundur.
