Modernkan Proses, Kemenlu RI Terapkan Digitalisasi Keuangan

CakapCakap – Di zaman yang serba digital dan praktis ini, masyarakat menuntut sebuah terobosan baru yang berkaitan dengan pelayanan publik. Perubahan fase manual ke digital sudah mulai terasa mulai dari munculnya website dan aplikasi pelayanan publik yang bisa melayani masyarakat tanpa harus datang ke kantornya. Selain itu, cashless atau digital money juga menjadi terobosan yang masyarakat senangi kali ini. Tidak mau ketinggalan dalam fase ini, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menerapkan digitalisasi keuangan untuk memodernkan dan mempermudah proses atau transaksi yang berkaitan dengan kementerian.

Kemenlu RI menerapkan terobosan ini dengan menggandeng bank nasional yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank Negara) yakni BNI, BRI, dan Mandiri. Ketiga bank tersebut menyediakan layanan kartu kredit dan kartu debit yang bisa membantu digitalisasi keuangan lebih nyata. Peresmian program ini dilaksanakan di Gedung Kemenlu RI pada 29 April 2019p, yakni meresmikan penggunaan kartu kredit dan debit untuk seluruh transaksi di semua satuan kerja Kementerian Luar Negeri. A.M Fachir selaku Wakil Menteri Luar Negeri memberikan sambutan, bahwa Kemenlu sangat serius dalam menggarap proyek ini, agar bisa mendukung program Kartu Kredit Pemerintah yang sudah dicanangkan mulai tahun lalu.

Untuk menggarap proyek ini, Kemenlu sudah dan sedang menyelesaikan beberapa proses yang akan berdampak dalam program ini. Proses digitalisasi di Kemenlu akan mencangkup 3 aspek, yakni substansi, pelayanan, dan administrasi keuangan. Beberapa proses yang sudah dilakukan dengan digitalisasi adalah pembuatan laporan, press release, broadcast media sosial, dan di bidang pelayanan terkait kekonsuleran. Selain itu dalam mewujudkan digitalisasi di bidang keuangan, Kemenlu harus menggandeng Kemenkeu dan Bank Himbara sendiri. Selain itu, perlu juga adanya dukungan dari para pengguna atau yang berkaitan langsung dengan transaksi keuangan tersebut.

Kemenlu sudah berkomitmen untuk menggunakan digitalisasi keuangan sejak Agustus 2018, mulai dari penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) hasil kerjasama seluruh satuan kerja kepemerintahan dengan Bak Himbara. Tujuan utamanya pastinya adalah untuk mengurangi porsi pembayaran atau pergerakan keuangan secara tunai.

Dalam kesempatan ini, Wamenlu menyampaikan penghargaan secara khusus kepada Kemenkeu yang sudah memberikan pendampingan, dari persiapan hingga terealisasinya proyek ini. Bimbingan dan perbaikan teknis pastinya masih akan dilakukan, salah satunya adalah dengan menyebarkan proyek ini hingga satuan terendah dan terjauh agar tidak ada dualisme proses di lingkungan Kemenlu.