Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Pemerintah Malaysia pada Rabu, 16 Desember 2020, mengumumkan keadaan darurat untuk menunda pemilu sela di dua daerah pemilihan yang dijadwalkan akan berlangsung bulan depan. Pasalnya, negara itu sedang bergulat dengan lonjakan kasus virus corona baru selama beberapa bulan terakhir.
Negara di Asia Tenggara ini mengalami lonjakan tajam dalam kasus virus corona sejak September, dengan jumlah total infeksi naik di atas 86.000 dan 422 kematian akibat COVID-19 pada Selasa, 15 Desember 2020.
Reuters melaporkan, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, 16 Desember 2020, bahwa Raja telah menyetujui permintaan untuk memberlakukan keadaan darurat di daerah pemilihan Bugaya di Sabah dan Gerik di Perak.
Negara Bagian Sabah dipercaya oleh otoritas kesehatan Malaysia sebagai episentrum gelombang ketiga virus corona di negara itu dan daerah pemilihan Gerik di Negara bagian Perak.
Pemerintah Malaysia telah mengumumkan keadaan darurat di daerah pemilihan lain di Sabah bulan lalu, juga untuk menunda pemilihan sela yang sudah dijadwalkan.
Pada Oktober lalu, Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah menolak upaya Muhyiddin untuk memberlakukan keadaan darurat nasional sebagai respons atas peningkatan kasus virus corona.
Para kritikus ketika itu menuduh Perdana Menteri Muhyiddin berusaha memblokir potensi pertikaian di parlemen menjelang pemungutan suara atas anggaran 2021.
Muhyiddin pada Selasa, 15 Desember 2020, berhasil mendapat persetujuan anggaran 2021 dengan suara mayoritas di parlemen.
Malaysia bakal gelar pemilu saat pandemi virus corona telah selesai
Pada Sabtu, 28 November 2020 lalu, PM Muhyiddin mengungkapkan bahwa Malaysia akan mengadakan pemilihan umum (pemilu) ketika pandemi virus corona baru telah selesai. Hal itu disampaikannya tak lama setelah dia menghindari pertikaian dengan memenangkan dukungan parlemen untuk meloloskan anggaran pemerintahannya.
Parlemen Malaysia mengesahkan anggaran terbesar yang pernah ada dengan pemungutan suara pada hari Kamis, 26 November 2020, meskipun berminggu-minggu diancam oleh oposisi dan beberapa sekutu Muhyiddin berupaya menggagalkan rencana pengeluaran pemerintah 2021, yang dapat memicu krisis.
“Insya Allah setelah COVID-19 selesai, kami akan mengadakan pemilihan umum,” kata Muhyiddin dalam pidatonya di rapat umum virtual tahunan partainya yaitu Partai Bersatu, seperti dikutip Reuters, Sabtu, 28 November 2020.
“Kami akan mengembalikan mandat kepada rakyat dan menyerahkan kepada mereka untuk memilih pemerintahan mana yang mereka inginkan.”
