Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Myanmar pada Sabtu, 27 Maret 2021, menyaksikan kekerasan paling mematikan sejak kudeta 1 Februari saat kepala junta Min Aung Hlaing menyatakan bahwa dia akan melindungi rakyat dan menjaga demokrasi.
Lebih dari 90 orang dibunuh oleh polisi dan tentara yang berusaha menekan demonstrasi nasional melawan rezim militer pada Hari Angkatan Bersenjata yang sangat simbolis itu, mengutip laporan The Straits Times, Sabtu, 27 Maret 2021.
Dalam gambar yang beredar luas secara online meskipun ada pembatasan internet yang luas, banyak orang – termasuk anak-anak – terlihat ditembak di kepala atau dada.
“Dunia yang terkasih, kami tidak membutuhkan Nobel atau apapun. Lindungi saja orang muda dan anak-anak kita,” tweet Gerakan Pembangkangan Sipil Myanmar.
Penghentian kerja koordinasi jaringan aktivis untuk menggagalkan rezim militer sebelumnya dinominasikan oleh akademisi Norwegia untuk Hadiah Nobel Perdamaian.
Sebelumnya, pada pagi hari, Jenderal Senior Min Aung Hlaing memimpin parade militer yang disiarkan langsung dari ibu kota Naypyitaw yang dihadiri oleh wakil menteri pertahanan Rusia Alexander Fomin.
“Tentara berusaha untuk bergandengan tangan dengan seluruh bangsa untuk menjaga demokrasi,” kata jenderal senior itu, mengacu pada klaim kecurangan militer dalam pemilu 8 November 2020 yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (LND).
“Tindakan kekerasan yang mempengaruhi stabilitas dan keamanan untuk membuat tuntutan tidak tepat,” tambahnya.
Anggota parlemen terpilih menantang legitimasi rezim mengeluarkan pernyataan tandingan.
Mahn Win Khaing Than, penjabat wakil presiden yang ditunjuk oleh Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw yang bekerja atas nama politisi sipil yang digulingkan, mengatakan pada hari Sabtu: “Demokrasi masih dalam tahap awal karena upaya kolektif semua etnis untuk sepenuhnya menggulingkan kediktatoran militer yang menindas selama puluhan tahun dan membentuk persatuan demokratis federal. “
Dia menyerukan pasukan serikat federal untuk melindungi kehidupan dan properti masyarakat.
“Komite yang Mewakili Pyidaungsu Hluttaw dan berbagai persaudaraan etnis sekarang dalam pembicaraan konstan untuk mengakhiri kediktatoran militer di tanah Myanmar, dan segera pemerintahan persatuan nasional multi-etnis akan muncul,” katanya.
Tanpa memperhitungkan jumlah korban pada hari Sabtu, 27 Maret 2021, sebanyak 328 orang telah tewas dan lebih dari 2.000 ditangkap sejak kudeta, kata Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
Ekonomi Myanmar diperkirakan akan menyusut 10 persen tahun ini, menurut Bank Dunia, dan gejolak politik berisiko mengubah negara berpenduduk 54 juta itu menjadi hot spot regional.
Ketegangan meningkat antara militer Myanmar dan Persatuan Nasional Karen, kelompok etnis bersenjata yang mengutuk kudeta dan melindungi para pembangkang di wilayahnya dekat perbatasan Thailand.
