Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Sertifikat vaksinasi COVID-19 di Malaysia dijual secara online, dengan beberapa di antaranya mencapai RM3,500 (Rp 12 juta).
Di antara pembeli yang tidak divaksinasi adalah mereka yang putus asa untuk mendapatkan sertifikat karena persyaratan ketat yang ditetapkan oleh pemberi kerja atau perusahaan mereka dan mereka yang ingin bepergian ke luar negeri, demikian hasil temuan The Star, seperti dilansir Straits Times.
Klinik sesat yang menyediakan “empty jabs (suntikan kosong)” dapat ditemukan di platform media sosial seperti Facebook dan Telegram.
Calon pembeli akan diminta untuk memberikan nama lengkap, nomor kartu identitas, dan nomor MySejahtera untuk mendapatkan sertifikat digital dalam waktu tujuh hingga 14 hari.
Mereka yang membeli dalam bundel lima atau lebih akan diberikan diskon.
Penjual juga menjamin bahwa semua informasi yang berkaitan dengan transaksi akan dijaga kerahasiaannya.
Sebuah pengecekan yang dilakukan oleh The Star melihat beberapa penjual menawarkan sertifikat vaksinasi.
Seorang dokter, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan kepada The Star bahwa sertifikat tersebut adalah asli, dan satu-satunya hal yang tidak akan didapatkan oleh pembeli adalah suntikan vaksin.
Menjelaskan hal ini, kata sumber itu, klinik yang diberikan kewenangan memberikan suntikan COVID-19 akan diberikan akses ke Sistem Administrasi Vaksin Malaysia (Malaysia Vaccine Administration System/MyVAS).
“Untuk mendapatkan sertifikatnya mudah, dokter hanya perlu mendaftarkan data diri Anda di sistem dan hanya itu. Anda bisa langsung mendapatkan sertifikat fisik dan digital MySejahtera Anda.
“Jika Anda masuk ke sistem, semuanya akan terlihat sama, itu akan memiliki nomor batch vaksin, klinik tempat mereka mendapatkan suntikan dan bahkan nama dokter yang memberikan vaksinasi.
“Jadi jika polisi berhasil menemukan mereka yang mengaku membeli sertifikat mereka, mereka dapat menemukan penjualnya menggunakan informasi ini.
“Tetapi jika tidak ada bukti transaksi dan pembeli tidak mengaku membeli sertifikat, maka akan sangat sulit untuk mengetahui siapa yang mendapatkan sertifikat secara ilegal,” kata dokter.
Sumber itu mengatakan dokter hanya diminta mengembalikan botol kosong untuk membuktikan bahwa vaksinasi telah diberikan dengan benar.
“Ada banyak cara untuk menipu, dokter cukup membuang vaksin dan mengembalikan vial kosong.
Kementerian Kesehatan, bagaimanapun, akan dapat mendeteksi penyalahgunaan berdasarkan jumlah vaksinasi yang diberikan dan stok yang dikirim ke pusat vaksinasi.
“Misalnya, jika sebuah klinik menerima 1.000 vial Pfizer, ia dapat memberikan vaksin kepada 6.000 orang, tetapi jika mereka memasukkan lebih banyak ke dalam sistem, katakanlah 6.050, ini akan menimbulkan kecurigaan,” kata dokter.
Pada 17 Januari 2022, polisi Johor menangkap sindikat yang menawarkan sertifikat digital COVID-19 dengan harga masing-masing RM650.
Polisi menangkap delapan orang termasuk tiga pegawai sebuah klinik swasta.
Kepala polisi Johor Komisaris Datuk Kamarul Zaman Mamat mengatakan sindikat tersebut, yang telah beroperasi selama sekitar satu bulan, telah mengeluarkan sertifikat digital kepada setidaknya 30 orang dengan memungut biaya hingga RM650 masing-masing.
“Semua yang membeli sertifikat ini adalah anti-vaxxers yang menolak imunisasi,” katanya saat konferensi pers.
Datuk Kamarul mengungkapkan bahwa penangkapan pertama dilakukan pada 17 Januari 2022 ketika polisi melakukan serangkaian penggerebekan di kota tersebut.
Polisi juga menyita sejumlah barang termasuk laptop yang digunakan untuk mendaftarkan orang-orang di sistem MySejahtera dan beberapa ponsel yang berisi sertifikat digital.
Semua tersangka berusia 24 hingga 42 tahun telah ditahan.
Ditanya apakah ada dokter atau tenaga medis yang terlibat, Datuk Kamarul mengatakan penyelidikan sedang berlangsung.
Presiden Federasi Asosiasi Praktisi Medis Swasta Malaysia Steven KW Chow mendesak agar tindakan tegas dan segera diambil terhadap semua yang terlibat.
“Jika seorang praktisi medis terdaftar terbukti terlibat, dokter yang melanggar harus dicoret dari daftar setelah proses hukum dan tidak pernah diizinkan untuk berpraktik sebagai dokter lagi.”
Presiden Asosiasi Medis Malaysia Koh Kar Chai mengatakan mengeluarkan sertifikat vaksin palsu adalah pelanggaran serius yang dapat membahayakan banyak nyawa.
“Sangat mengejutkan bahwa lebih dari 5.000 sertifikat vaksinasi dikeluarkan oleh klinik yang berlokasi di Gombak kepada individu tanpa memberikan vaksinasi. Kami tidak akan membiarkan beberapa kambing hitam menodai nama baik dan reputasi profesi,” tambahnya.
Presiden Asosiasi Koalisi Praktisi Medis Malaysia Raj Kumar Maharajah menyarankan agar praktisi swasta tidak boleh lagi melakukan vaksinasi.
Dia menambahkan: “Mereka yang membayar dokter ini untuk sertifikat vaksinasi palsu harus didakwa dengan penyuapan.”
(1 ringgit= Rp 3.430)
