Yanita Nurhasanah
CakapCakap – Cakap People, kini militer Myanmar sudah mengambil alih kekuasaan serta memberlakukan keadaan darurat sejak Senin 1 Februari 2021. Setelah melakukan penahanan pada sejumlah pemimpin politik Myanmar, termasuk pula pimpinan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi.
Berdasarkan rekaman video yang disiarkan oleh stasiun televisi militer mengumumkan keadaan darurat bakal berlaku selama 1 tahun. Disebutkan juga apabila kekuasaan sudah diserahkan pada panglima tertinggi militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Militer Myanmar akan Melakukan Reformasi KPU
Melalui pernyataan terbarunya, sang penguasa militer Myanmar menyerukan jika mereka akan melakukan reformasi Komisi Pemilihan Umum serta memeriksa daftar pemilih. Tak hanya itu, mereka juga mengklaim bakal mengadakan pemilu dan menyerahkan kekuasaan kepada partai yang menang.
Penahanan pada sejumlah pemimpin politik Myanmar dianggap sebagai respons terhadap kecurangan pemilu oleh militer Myanmar. Sebelumnya, Aung San Suu Kyi dari partai NLD yang memerintah Myanmar sudah ditangkap oleh pihak militer.
Aung San Suu Kyi Minta Publik Menolak Kudeta
Di lain sisi, Aung San Suu Kyi meminta pada publik guna menolak kudeta yang dilakukan oleh militer serta mengadakan protes. Selain Suu Kyi, beberapa pejabat termasuk Presiden Win Myint juga telah ditahan dalam penggerebekan.
Militer Myanmar menyatakan jika Suu Kyi ditahan tentang dugaan ‘kecurangan pemilu’. Melalui pernyataan yang dirilis di laman Facebook ketuanya, Aung San Suu Kyi, NLD menyebut jika tindakan militer tak bisa dibenarkan dan bertentangan dengan keinginan pemilih serta konstitusi.
“Tindakan militer adalah tindakan untuk mengembalikan negara di bawah kediktatoran,” kata NLD melalui sebuah pernyataan yang memuat nama pemimpin Aung San Suu Kyi dilansir Okezone via Channel News Asia.
“Saya mendesak orang-orang untuk tidak menerima ini, untuk menanggapi dan dengan sepenuh hati untuk memprotes kudeta oleh militer,” tambahnya.
Sedari hasil pemilu diumumkan, pihak militer Myanmar memang sudah menuduh adanya tindak kecurangan serta mendesak pejabat pemilihan guna meninjau lagi penghitungan suara. Bahkan militer juga bersikeras jika pemungutan suara tersebut penuh penipuan.
Tak hanya itu, mereka juga mengklaim telah menemukan bukti sebanyak 8,6 juta penyimpangan di dalam daftar pemilih. Tetapi di lain sisi, negara-negara lain juga menyampaikan kecaman akibat kudeta tersebut.
Termasuk pula Amerika Serikat yang mengancam bakal memberikan sanksi pada Myanmar. Sedangkan pemerintah Australia menuntut militer Myanmar guna segera membebaskan Aung San Suu Kyi Cakap People.
