Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Presiden Palestina Mahmoud Abbas, 88 tahun, dianggap kurang responsif terhadap meningkatnya ketidakpuasan rakyat Palestina dan kemarahan Israel terhadap serangan yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober lalu. Serangan ini dinilai hanya semakin memperburuk situasi yang sudah tegang.
Setelah serangan roket terhadap sebuah rumah sakit di Gaza yang memicu kemarahan baru, ratusan warga Palestina turun ke jalan dalam demonstrasi. Mereka menuntut mundurnya Abbas sebelum akhirnya dibubarkan oleh aparat keamanan.
Abbas telah memimpin Otoritas Palestina (PA) selama 18 tahun, namun wewenangnya terbatas di Tepi Barat, dan ia tidak memiliki kendali atas Gaza. Gaza telah berada di bawah pemerintahan Hamas sejak tahun 2007 setelah mereka menggulingkan otoritas Palestina dengan kekerasan.
Di lingkungan internasional, Abbas tetap komitmen terhadap janji yang belum terlaksana dari Perjanjian Oslo tahun 1993. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tahap awal menuju pendirian negara Palestina yang merdeka, tetapi perundingan telah terhenti selama lebih dari satu dekade.
Dilansir dari france24.com, Abbas terbatas dalam upayanya untuk menghadapi ekspansi pemukiman Israel yang pesat dan pengendalian militer Israel di Tepi Barat serta aneksasi Yerusalem Timur, yang semuanya telah diduduki sejak tahun 1967. Hal ini menghancurkan kesatuan wilayah Palestina yang seharusnya ada.
Tindakan kekerasan terhadap warga sipil Palestina oleh pemukim Israel dan konflik antara tentara Israel dan kelompok bersenjata Palestina terus meningkat. Situasi semakin memburuk setelah pemerintahan sayap kanan Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dibentuk pada bulan Desember.
Menurut Ubai Al-Aboudi, Direktur Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan yang berbasis di Israel, Abbas memasang harapan pada dukungan komunitas internasional dengan keyakinan bahwa tekanan ini akan mendorong Israel untuk mengakhiri pendudukan wilayah tersebut dan mengizinkan pembentukan negara Palestina.
“Namun, masyarakat internasional telah menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan darah yang ditumpahkan oleh warga Palestina dan penderitaan mereka, sehingga menimbulkan kemarahan masyarakat,” kata Aboudi kepada AFP.
Abbas tetap berada di bangku cadangan sejak serangan mendadak Hamas, yang menewaskan 1.400 orang dan sebagian besar merupakan warga sipil, menurut para pejabat Israel, dimana serangan tersebut merupakan serangan terburuk yang dialami Israel sejak kemerdekaannya pada tahun 1948.
Serangan udara balasan yang intensif dan serangan artileri telah menyebabkan sedikitnya 4.651 orang tewas di Gaza, menurut kementerian kesehatan yang dikuasai Hamas. Pemboman tersebut telah menyebabkan kemarahan di seluruh dunia Arab.
Banyak warga Palestina, tanpa memandang pilihan politik mereka, telah mengekspresikan dukungan mereka terhadap Hamas melalui media sosial. Abbas memicu kemarahan minggu ini dengan pernyataan yang mengklaim bahwa “kebijakan dan tindakan Hamas tidak mewakili rakyat Palestina.” Pernyataan ini kemudian ditarik.
Sehari setelahnya, sebuah roket menghantam rumah sakit Al-Ahli di Gaza, yang menyebabkan puluhan bahkan mungkin ratusan orang tewas. Demonstrasi di Tepi Barat pun terjadi setelah Hamas menyalahkan Israel atas insiden tersebut, meskipun Israel bersikeras bahwa ledakan tersebut disebabkan oleh kegagalan roket yang ditembakkan oleh militan Jihad Islam.
Sebelum konflik terakhir, Abbas telah mengalami penurunan popularitas yang signifikan, sementara dukungan terhadap perundingan damai semakin menurun, yang membuat Abbas kehilangan suporter untuk mengendalikan situasi konflik saat ini.
Hasil jajak pendapat yang diterbitkan pada bulan September oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina menunjukkan bahwa 78 persen warga Palestina ingin Abbas mengundurkan diri.
Sebanyak 58 persen mendukung “perjuangan bersenjata” untuk mengakhiri pendudukan Israel, sementara 20 persen mendukung penyelesaian melalui negosiasi, dan 24 persen mendukung “perlawanan damai.”
Penentang Abbas menganggap bahwa “Otoritas Palestina semakin berasimilasi, baik karena tidak adanya tindakan atau kerja sama keamanan, dengan kebijakan Israel,” menurut Xavier Guignard, seorang ilmuwan politik yang ahli dalam wilayah Palestina.
Hugh Lovatt, seorang analis di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, mengingatkan bahwa jika Otoritas Palestina terus mengabaikan opini publik yang semakin mendukung perlawanan bersenjata, mereka berisiko kehilangan dukungan rakyat.
Dia juga mencatat bahwa tekanan dari AS dan Israel untuk bertindak lebih keras terhadap Hamas dan kelompok bersenjata lain di Tepi Barat bisa memperburuk reputasi Otoritas Palestina di mata publik.
