Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Para dokter di Korea Selatan mengancam akan melakukan aksi protes terhadap undang-undang yang akan mencabut izin mereka jika mendapatkan hukuman pidana. Hal itu memicu kekhawatiran tentang kemungkinan terganggunya upaya vaksinasi virus corona yang akan dimulai minggu ini.
Reuters melaporkan, Senin, 22 Februari 2021, petugas kesehatan akan menerima batch pertama vaksin AstraZeneca mulai Jumat, 26 Februari 2021. Korea Selatan berupaya melindungi 10 juta orang berisiko tinggi pada Juli, dalam perjalanan untuk mencapai kekebalan kawanan (herd immunity) pada November.
Namun selama akhir pekan, Asosiasi Medis Korea (KMA), kelompok dokter terbesar, mengatakan akan melakukan pemogokan jika parlemen mengesahkan RUU yang akan mencabut izin dokter jika mendapatkan hukuman penjara.
“RUU itu mungkin mengakibatkan dokter biasa yang tidak bersalah dilucuti izinnya dan jatuh ke neraka karena kecelakaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka, atau kurangnya pengetahuan hukum,” kata juru bicara Kim Dae-ha dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, 22 Februari 2021.
Presiden asosiasi KMA, Choi Dae-zip menyebut RUU itu kejam. Ia mengatakan jika RUU itu disahkan menjadi undang-undang akan menghancurkan kerja sama saat ini dengan pemerintah untuk mengobati virus dan melaksanakan kampanye vaksin.
KMA mengatakan kepada Reuters bahwa belum ada tanggal yang ditetapkan untuk rencana aksi mogok tersebut.
Kebuntuan tersebut memicu kekhawatiran bahwa setiap pemogokan dokter dapat memperlambat peluncuran vaksin pada saat pihak berwenang berusaha keras untuk mengalokasikan tenaga medis ke sekitar 250 pusat inokulasi dan 10.000 klinik di seluruh negeri.
Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa perselisihan tentang RUU itu tidak diinginkan menjelang peluncuran vaksin, seraya menambahkan bahwa ada kesalahpahaman tentang RUU tersebut.
Parlemen telah berupaya merevisi Undang-Undang Pelayanan Medis untuk melarang dokter yang telah bersalah melakukan kejahatan dengan kekerasan, seperti pelecehan seksual dan pembunuhan, untuk mempraktikkan keterampilan mereka.
Anggota parlemen partai yang berkuasa yang mendorong RUU tersebut mengecam asosiasi dokter yang berencana untuk mogok, dengan menuding mereka mencoba untuk “menyandera kesehatan masyarakat dengan mempertahankan impunitas dari kejahatan keji”.
Korea Selatan akan mulai memberikan 117.000 dosis vaksin virus corona Pfizer pertama pada hari Sabtu, 27 Februari, untuk sekitar 55.000 petugas kesehatan di fasilitas perawatan COVID-19.
Target pemerintah untuk mencapai kekebalan kawanan pada November hanya akan berhasil jika masyarakat menanggapi dengan baik program vaksinasi dan jika pihak berwenang dapat mengamankan dosis yang cukup tepat waktu, serta mengendalikan varian baru yang lebih menular, kata Jeong.
Asosiasi medis, dengan hampir 140.000 anggota itu memiliki sejarah panjang terkait sengketa kebijakan dengan pemerintah.
Banyak rumah sakit yang kekurangan staf selama pandemi tahun lalu ketika mereka melakukan pemogokan selama berminggu-minggu atas rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran, membangun sekolah kedokteran, memudahkan perlindungan asuransi dan meningkatkan pilihan telemedicine.
Tindakan itu mendorong ratusan ribu warga Korea mengajukan petisi kepada presiden dengan mendesak hukuman bagi para dokter, dengan jajak pendapat menunjukkan 58 persen responden menentang pemogokan tersebut. Tetapi belum ada survei tentang kebuntuan terbaru.
Pekan lalu, jajak pendapat pemerintah menunjukkan hampir 94 persen dari 367.000 petugas kesehatan berusia 64 atau lebih muda dalam kelompok prioritas mengatakan mereka siap untuk menggunakan vaksin AstraZeneca, meskipun ada kekhawatiran tentang kemanjurannya pada orang tua. Sekitar 95 persen mengatakan mereka akan menerima produk Pfizer-BioNTech.
