Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tanan (OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan beberapa orang lainnya di Makassar pada hari Jumat, 26 Februari 2021, atas kasus dugaan suap.
KPK mengamankan Nurdin pada Sabtu, 27 Februari 2021, sekitar pukul 02.00 di rumah jabatan dinas Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
Menurut Nurdin, dirinya sedang tidur saat KPK datang menjemputnya sebelum kemudian diterbangkan ke Jakarta.
“Saya sedang tidur, [saat mereka datang] menjemput saya,” kata Nurdin kepada wartawan saat tiba di Gedung KPK di Jakarta, Sabtu, 27 Februari 2021, seperti dikutip The Jakarta Globe.
Ali Fikri, juru bicara KPK, mengatakan bahwa KPK menangkap lima orang lainnya dalam operasi hari Jumat, termasuk pejabat senior Sulawesi Selatan dan pengusaha.
Penangkapan Nurdin mengejutkan banyak orang dengan rekam jejaknya sebagai pejuang antikorupsi. Gubernur berusia 57 tahun itu pernah meraih penghargaan bergengsi Bung Hatta Anti Corruption Award pada 2017 saat masih menjadi bupati di Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Pemenang penghargaan ini sebelumnya antara lain Presiden Joko Widodo, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang merupakan mantan Wali Kota Surabaya.
Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
Mengutip laporan Kompas.com, Ketua KPK Firli Bahuri membeberkan kronologi OTT atas kasus dugaan suap yang menjadikan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) sebagai tersangka, pada Minggu, 28 Februari 2021 dini hari.
Menurut Firli, kegiatan operasi berawal dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara pada Jumat, 26 Februari 2021, malam.
Ia mengatakan, KPK menerima laporan bahwa Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto (AS) akan memberikan sejumlah uang kepada Nurdin melalui perantara Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel, Edy Rahmat (ER), yang juga orang kepercayaan Nurdin.
“Pukul 20.24 WIB, AS bersama IF (sopir ER) menuju ke salah satu rumah makan di Makassar dan setiba di rumah makan tersebut telah ada ER yang telah menunggu,” kata Firli dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube KPK, Minggu, 28 Februari 2021, dini hari.
Adapun Agung adalah seorang kontraktor yang berasal dari pihak swasta, yang diketahui telah lama mengenal baik Nurdin.
Agung berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.
Firli melanjutkan, dengan beriringan mobil, IF mengemudikan mobil milik Edy, sedangkan Agung dan Edy bersama dalam satu mobil milik Agung. Kedua mobil itu pun kemudian bergerak menuju Jalan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam perjalanan tersebut, Agung diketahui menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 kepada Edy.
“Sekitar pukul 21.00 WIB, IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik AS dipindahkan ke bagasi mobil milik Edy di Jalan Hasanuddin,” jelasnya.
Lebih lanjut, Firli mengungkapkan, sekitar pukul 23.00 Wita, KPK mengamankan Agung saat dalam perjalanan menuju Bulukumba.
Sementara itu, satu jam berikutnya giliran Edy beserta uang dalam koper sejumlah sekitar Rp 2 miliar turut diamankan KPK di rumah dinasnya.
Adapun uang Rp 2 miliar itu sebelumnya akan diberikan Edy kepada Nurdin Abdullah.
Kemudian, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah diamankan KPK sekitar pukul 02.00 Wita di rumah jabatan dinas Gubernur Sulsel.
Adapun Nurdin Abdullah diduga juga menerima uang dari kontraktor lain di antaranya sebesar Rp 200 juta pada akhir 2020.
Kemudian, Nurdin juga diduga menerima uang pada pertengahan Februari 2021 melalui SB sebesar Rp 1 miliar.
“Awal Februari 2021, NA melalui SB menerima uang Rp 2,2 miliar,” terang Firli.
Atas dugaan tersebut, Nurdin dan Edy disangkakan sebagai penerima.
Dirinya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
“Sebagai pemberi yaitu Saudara AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UUU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” ujar Firli.
