Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Seorang pejabat Israel mengatakan pada hari Sabtu, 16 Juli 2022, bahwa ia mengharapkan minoritas Muslim di negara itu dapat terbang langsung ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun depan setelah kerajaan itu mengisyaratkan keterbukaan baru saat menjamu Presiden AS Joe Biden.
Reuters melaporkan, Menteri Kerja Sama Regional Israel Esawi Freij mengharapkan minoritas Muslim di negara itu dapat terbang langsung ke Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji tahun depan. Sehari sebelumnya Riyadh mengatakan wilayah udaranya akan terbuka untuk semua maskapai, termasuk Israel.
Pada hari Jumat, 15 Juli 2022, Riyadh mengatakan wilayah udaranya akan terbuka untuk semua maskapai – perpanjangan de facto hak layang untuk pesawat Israel, yang sebelumnya memiliki koridor Saudi hanya untuk tujuan Teluk, untuk memasukkan berbagai rute Asia juga.
Esawi Freij, menteri kerja sama regional Israel, mengatakan keputusan Saudi menunjukkan upaya yang didorong AS untuk menggerakkan negara-negara menuju hubungan yang lebih normal “berada pada tahap yang sangat maju” yang dapat “mengubah mimpi menjadi kenyataan” bagi umat Islam seperti dirinya.
“Saya percaya bahwa, dalam setahun, warga Muslim Israel akan dapat terbang dari Ben Gurion (bandara dekat Tel Aviv) ke Jeddah dan dari sana ke Mekah untuk memenuhi tugas hajinya,” kata Freij kepada penyiar publik Kan.
Pekan lalu, Freij mengatakan, telah meminta Arab Saudi untuk mengizinkan penerbangan langsung Tel Aviv-Jeddah bagi jamaah haji. Seorang pejabat AS mengatakan pada Kamis, 14 Juli 2022, bahwa izin tersebut sedang dikerjakan.
Arab Saudi telah lama menerima jamaah haji dari Israel. Tetapi mereka harus melakukan perjalanan melalui negara ketiga terlebih dahulu. Dalam melaksanakan ibadaj haji, jamaah dikenakan biaya sekitar 11.500 dolar AS untuk tinggal selama seminggu, kata Freij.
Peziarah dari negara-negara Arab tetangga membayar sekitar setengahnya.
Arab Saudi belum mengakui Israel hingga saat ini dan melakukan hubungan diplomatik secara resmi. Riyadh mengatakan bahwa ini akan membutuhkan penyelesaian tujuan kenegaraan Palestina terlebih dahulu.
