Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Inggris telah mengumumkan sanksi terhadap China karena ‘pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat’ terhadap Muslim Uighur.
Menurut Amnesty International, China telah mendiskriminasi orang Uighur selama bertahun-tahun, dengan lebih dari satu juta orang ditahan di fasilitas penahanan massal di provinsi Xinjiang sejak 2017, dalam upaya untuk ‘menghapus keyakinan agama dan aspek identitas budaya untuk menegakkan kesetiaan politik’.
Di tengah pelanggaran HAM, Menteri Luar Negeri Dominic Raab kini telah mengumumkan sanksi pertama Inggris terhadap pejabat pemerintah China.
Sanksi tersebut ditujukan kepada para pelaku pelanggaran HAM terhadap orang Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang, menurut website pemerintah Inggris.
Raab berkata: “Bukti pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di Xinjiang tidak dapat diabaikan – termasuk penahanan dan pengawasan massal, laporan penyiksaan dan sterilisasi paksa. Bekerja dengan mitra internasional kami, kami memberlakukan sanksi yang ditargetkan untuk meminta pertanggungjawaban mereka.”
Sanksi akan segera dijatuhkan terhadap Biro Keamanan Umum dari Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang, yang bertanggung jawab atas keamanan dan kepolisian di daerah tersebut.
Sanksi itu juga akan memengaruhi empat pejabat senior yang melekat pada Xinjiang dan praktik mengerikannya terhadap orang Uighur, di antaranya adalah Zhu Hailun, mantan sekretaris komite urusan politik dan hukum; Wang Junzheng, wakil sekretaris komite partai; Wang Mingshan, sekretaris komite urusan politik dan hukum; dan Chen Mingguo, wakil ketua pemerintah Xinjiang.
Sanksi tersebut akan membuat aset dibekukan dan larangan perjalanan dikeluarkan bagi mereka yang telah disebutkan di atas, yang disahkan di bawah rezim sanksi Hak Asasi Manusia (HAM) Global Inggris untuk pelanggaran sistemik terhadap Uighur dan minoritas lainnya.
Siaran pers pemerintah menjelaskan: “Langkah-langkah tersebut datang sebagai bagian dari diplomasi intensif oleh Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa untuk memberikan tindakan pelengkap di Xinjiang. Ini mengikuti tren semakin banyak negara yang meminta pertanggungjawaban China atas catatan hak asasi manusianya, dengan 39 negara menandatangani pernyataan bersama di PBB.”
Ia menambahkan: “Bertindak bersama mengirimkan sinyal yang paling jelas bahwa komunitas internasional bersatu dalam kecamannya atas pelanggaran hak asasi manusia China di Xinjiang dan kebutuhan Beijing untuk mengakhiri praktik diskriminatif dan penindasan di wilayah tersebut.”
Laporan Amnesti Internasional baru-baru ini menemukan bahwa anak-anak Uighur dipisahkan secara paksa dari keluarga mereka, dengan orang tua harus meninggalkan negara itu dan meninggalkan anak-anak mereka dalam perawatan kakek-nenek dan kerabat lainnya yang sejak itu dibawa ke kamp-kamp pemakaman, di mana ada laporan tentang pemaksaan perburuhan, sterilisasi dan pemerkosaan sistematis, pelecehan dan penyiksaan, seperti dilansir Unilad.co.uk, Selasa, 23 Maret 2021.
