Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Inggris pada Kamis, 25 Maret 2021, mengatakan pemerintah Hong Kong tidak memiliki wewenang untuk menentukan paspor mana yang diakui pemerintah asing sebagai dokumen valid setelah bekas jajahan Inggris itu mengatakan kepada 14 negara untuk berhenti menerima dokumen perjalanan Inggris untuk pengajuan visa.
Pemerintah Hong Kong mengonfirmasi laporan Reuters bahwa mereka telah memberi tahu 14 negara untuk berhenti menerima dokumen perjalanan Inggris yang digunakan banyak anak mudanya untuk mengajukan visa working holiday di Eropa, Amerika Utara dan sebagian Asia.
“Pemerintah Hong Kong tidak memiliki kewenangan untuk mendikte paspor mana yang diakui pemerintah asing sebagai dokumen valid,” kata juru bicara Kantor Luar Negeri Inggris.
“Inggris akan terus menerbitkan paspor British Nationals Overseas [BNO] yang tetap menjadi dokumen perjalanan yang sah,” seperti dikutip Reuters, Jumat, 26 Maret 2021.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Inggris membuka skema visa baru yang menawarkan kepada jutaan warga Hong Kong jalan menuju kewarganegaraan Inggris mulai berlaku pada hari Minggu, 31 Januari 2021, ketika mantan penguasa kolonial kota itu membuka pintunya bagi mereka yang ingin melarikan diri dari tindakan keras China terhadap perbedaan pendapat.
Melansir The Straits Times, siapapun yang memiliki paspor British National (Overseas) atau BNO dan tanggungan mereka akan dapat mengajukan permohonan visa secara online yang memungkinkan mereka untuk tinggal dan bekerja di Inggris Raya. Setelah lima tahun, mereka dapat mengajukan kewarganegaraan.
Skema imigrasi ini merupakan tanggapan atas keputusan Beijing tahun lalu yang memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang luas di Hong Kong untuk memadamkan protes demokrasi yang besar dan sering kali disertai kekerasan.
Inggris menuduh China mengingkari janjinya sebelum penyerahan Hong Kong di bawah kendali Beijing pada 1997, yaitu bahwa pusat keuangan itu akan mempertahankan kebebasan dan otonomi utama selama 50 tahun. London berargumen bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk melindungi bekas rakyat kolonialnya tersebut.
“Kami menghormati ikatan mendalam sejarah dan persahabatan kami dengan rakyat Hong Kong, dan kami membela kebebasan dan otonomi,” Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan tentang skema tersebut minggu ini.
China telah bereaksi dengan marah atas tawaran visa baru tersebut.
Pada hari Jumat, 29 Januari 2021, sebagai balasan, China mengumumkan bahwa paspor BNO tidak lagi diakui sebagai dokumen perjalanan atau identitas yang sah.
Langkah itu sebagian besar bersifat simbolis, karena warga Hong Kong cenderung menggunakan paspor atau kartu identitas mereka sendiri untuk meninggalkan kota.
Tetapi Beijing mengatakan pihaknya siap untuk mengambil “tindakan lebih lanjut”. Hal itu menimbulkan kekhawatiran bahwa pihak berwenang mungkin mencoba untuk menghentikan warga Hong Kong untuk pindah ke Inggris.
Paspor BNO adalah warisan Inggris saat Hong Kong diserahkan di bawah kendali Beijing pada 1997.
Banyak warga Hong Kong pada saat itu ingin Inggris memberi mereka kewarganegaraan penuh, tetapi China menentang langkah itu.
