Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Pemerintah India meminta platform media sosial Twitter untuk menghapus lusinan tweet, termasuk beberapa oleh legislator lokal, yang mengkritik penanganan wabah virus corona di India, karena kasus COVID-19 kembali mencapai rekor dunia.
Twitter telah menahan beberapa tweet setelah permintaan hukum oleh pemerintah India, seorang juru bicara perusahaan mengatakan kepada kantor berita Reuters pada hari Sabtu, 24 April 2021, seperti yang dilansir Al Jazeera.
Pemerintah India membuat perintah darurat untuk menyensor tweet, ungkap Twitter di database Lumen, sebuah proyek Universitas Harvard.
Dalam permintaan hukum pemerintah India, tertanggal 23 April dan diungkapkan di Lumen, ada 21 tweet yang disebutkan.
Diantaranya adalah tweet dari seorang legislator bernama Revnath Reddy, seorang menteri di negara bagian Bengal Barat bernama Moloy Ghatak dan seorang pembuat film bernama Avinash Das.
Undang-undang yang dikutip dalam permintaan pemerintah itu adalah Undang-Undang Teknologi Informasi tahun 2000.
Meskipun tidak jelas bagian mana dari undang-undang yang digunakan dalam kasus ini, New Delhi biasanya menggunakan klausul yang memberdayakannya untuk memerintahkan pemblokiran akses publik ke informasi dalam upaya untuk melindungi “kedaulatan dan integritas India” dan menjaga ketertiban umum, antara lain.
“Saat kami menerima permintaan hukum yang valid, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat,” kata juru bicara Twitter dalam pernyataan yang dikirim melalui email.
“Jika konten melanggar aturan Twitter, konten tersebut akan dihapus dari layanan. Jika dianggap ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Peraturan Twitter, kami dapat menahan akses ke konten hanya di India, ”katanya.
Juru bicara itu mengonfirmasi bahwa Twitter telah memberi tahu pemegang akun secara langsung tentang penahanan konten mereka dan memberi tahu mereka bahwa pihaknya menerima perintah hukum yang berkaitan dengan tweet mereka.
Kementerian TI India mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa mereka meminta Twitter untuk menghapus 100 posting, menambahkan bahwa ada “penyalahgunaan platform media sosial oleh pengguna tertentu untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan dan menimbulkan kepanikan tentang situasi COVID-19 di India”.
Perkembangan tersebut dilaporkan sebelumnya oleh situs berita teknologi, TechCrunch, yang mengatakan bahwa Twitter bukan satu-satunya platform yang terpengaruh oleh perintah tersebut.
Gelombang kedua COVID yang menghancurkan
India berada dalam cengkeraman gelombang kedua pandemi yang mengamuk, mencapai tingkat satu kematian akibat COVID-19 hanya dalam waktu kurang dari setiap empat menit di New Delhi ketika sistem kesehatan ibu kota yang kekurangan dana.
Kritik meningkat soal pemerintah federal dan otoritas negara Perdana Menteri Narendra Modi tidak cukup siap untuk menangani krisis.
Pakar kesehatan mengatakan India menjadi berpuas diri beberapa bulan sebelumnya, ketika kasus baru berjalan sekitar 10.000 per hari dan tampaknya terkendali.
Pihak berwenang mencabut pembatasan, memungkinkan dimulainya kembali pertemuan besar, termasuk festival besar dan demonstrasi politik untuk pemilihan lokal.
Sistem perawatan kesehatan India telah berjuang untuk mengatasi lonjakan besar, dengan keluarga pasien memohon bantuan di media sosial karena negara itu menghadapi kekurangan obat dan oksigen yang parah.
India pada Minggu, 25 April 2021, menambahkan 349.691 kasus baru dan 2.767 kematian dalam 24 jam terakhir – tertinggi sejak dimulainya pandemi.
