Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Perang kata-kata antara pejabat Australia dan China kembali memanaskan hubungan kedua negara tersebut.
South China Morning Post melaporkan, Menteri Perdagangan Australia, Simon Birmingham pada hari Rabu, 18 November 2020, mengatakan bahwa Australia telah “menjangkau setiap tingkat yang memungkinkan” dalam upaya untuk memperbaiki ketegangan dengan China. Meski begitu, ia mengatakan bahwa Canberra tidak akan mengalah pada kritiknya terhadap kebijakan Beijing tentang “kewajiban hak asasi manusia internasional”.
“Terserah mereka. Apakah mereka bersedia untuk untuk melakukan pembicaraan dengan kami,” kata Birmingham kepada radio di Australia, yang dikutip South China Morning Post, Rabu.
“Saya dan menteri pemerintahan Australia lainnya bersedia menerima panggilan telepon, terlibat dengan mitra kami, mengadakan pertemuan dengan mitra kami. Kami telah menyatakannya dengan sangat jelas bahwa kami bersedia melakukan dialog itu. Bola ada di pengadilan Beijing dalam arti terserah mereka, apakah mereka bersedia datang ke meja untuk melakukan pembicaraan itu juga,” katanya.
Ucapan Birmingham ini menanggapi komentar keras dari juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian yang membongkar daftar masalah politik yang dia klaim berada di balik memburuknya hubungan antara kedua negara di tahun ini.
Diantaranya adalah kritik Australia terhadap catatan hak asasi manusia China di Hong Kong dan Xinjiang, lobi agar Taiwan diterima di Organisasi Kesehatan Dunia dan seruan untuk tinjauan internasional independen tentang asal-usul virus corona.
Berbicara pada konferensi pers di Beijing pada hari Selasa, 17 November 2020, Zhao juga menyebutkan larangan Australia terhadap perusahaan China dari jaringan 5G dan tuduhan “intervensi dan infiltrasi” China atas urusan dalam negerinya.
Tetapi Birmingham menegaskan bahwa Australia tidak akan mengalah pada banyak masalah ini.
“Hal yang ingin saya sampaikan adalah, posisi Australia tidak berubah di area tersebut,” katanya.
“Selama beberapa dekade, Australia memiliki posisi yang konsisten dalam hal kewajiban hak asasi manusia internasional yang terkadang menjadi titik ketegangan dalam hubungan Australia-China, seperti halnya dengan hubungan dengan negara lain,” tegasnya.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison menandatangani pakta pertahanan dengan Jepang pada hari Selasa, 17 November 2020, yang akan mengarah pada lebih banyak kerja sama militer di Laut China Selatan, tempat pengaruh China telah tumbuh.
Dalam pernyataan bersama yang tampaknya ditujukan ke Beijing, Morrison dan mitranya dari Jepang, PM Yoshihide Suga mengatakan bahwa “perdagangan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menerapkan tekanan politik”.
