Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Pemerintah akan memprioritaskan tenaga medis dan TNI/Polri dalam pemberian vaksin COVID-19 setelah tersedia secara luas sebagai bagian dari strategi vaksinasi pemerintah. Demikian diungkapkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.
Tenaga medis dan TNI/Polri dinilai sebagai orang-orang yang berada di garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19 sehingga mereka mendapatkan prioritas begitu vaksin tersedia.
“Kita pasti akan memprioritaskan yang di garda depan, saya yakin tenaga medis ada di situ, TNI/Polri di situ, tapi mungkin terlalu dini, karena kan vaksinnya belum datang. Nanti salah lagi, dibilang PHP. Tapi strategi harus ada,” ujar Erick seperti dikutip Kompas.com, Jumat, 28 Agustus 2020.
Erick yang juga menjadi Ketua Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mengatakan masyarakat umum yang tinggal di wilayah dengan penyebaran dan berisiko tinggi juga akan diprioritaskan.
“Kan semua ada tolak ukurnya. Karena kalau kita lihat sendiri ada delapan provinsi juga masih tinggi, nah itu mungkin jadi skenario prioritas dibandingkan provinsi yang nol (kasus),” kata mantan bos Inter Milan itu.
Dua skema vaksinasi COVID-19 massal
Erick mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan dua skema atau skenario untuk program vaksinasi COVID-19 massal.
Skenario pertama, memberikan vaksinasi gratis bagi penerima Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan). Erick mengatakan terdapat 221 juta orang terdaftar di bawah program tersebut.
“Tapi perlu di-screening ulang, kita prioritaskan untuk yang tidak mampu tentunya,” ucap dia.
Skenario kedua, yakni vaksin mandiri. Nantinya, masyarakat yang masuk dalam kategori mampu akan dikenakan biaya untuk imunisasi vaksin COVID-19. Diperkirakan, untuk dua kali vaksin akan memakan biaya sebesar 25 hingga 30 dollar Amerika Serikat (AS) per orangnya. Itu berarti jika dirupiahkan, maka satu orang untuk dilakukan dua kali vaksinasi membutuhkan biaya sekitar Rp 440.448. Angka tersebut didapat jika nilai tukar Rp 14.681 per dollar AS.
Pemerintah sebelumnya mengumumkan bahwa Indonesia telah mendapatkan setidaknya 300 juta dosis potensi vaksin COVID-19, menyusul kunjungan Menteri BUMN dan Menteri Luar Negeri ke China dan Uni Emirat Arab.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan negara telah mendapatkan komitmen pengiriman 20-30 juta dosis vaksin COVID-19 hingga akhir tahun ini, sedangkan sisanya akan dikirim bertahap hingga akhir tahun 2021 mendatang.
