Yanita Nurhasanah
CakapCakap – Cakap People, PPKM Jawa-Bali jilid II sengaja diberlakukan lantaran jilid I dianggap kurang efektif menekan kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Pembatasan kegiatan masyarakat sengaja dilakukan guna membatasi mobilitas warga agar penyebaran virus corona bisa dikendalikan.
Menurut data Kemenkes dikutip dari Merdeka, Minggu (31/01) terdapat kasus baru virus corona yang bertambah sebanyak 12.001. Sehingga jika diakumulasi maka total orang yang terkonfirmasi Covid-19 mencapai angka 1.078.314 jiwa.
Menurut Epidemiolog Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono mengutarakan pendapat jika kebijakan PPKM atau apapun istilahnya yang merujuk pada pembatasan kegiatan masyarakat dinilai serba tanggung.
Kebijakan yang dilakukan dianggap bias dalam hal pelaksanaannya. Alhasil, kata Miko di beberapa sektor masih cukup longgar dalam pengadopsian upaya pencegahan dan penularan Covid-19.
Miko juga berpendapat jika saat ini pemerintah sudah sepatutnya melakukan sistem pembatasan berskala ketat guna menekan laju penularan agar lebih maksimal.
“Harusnya pada kondisi seperti kita ini kita physical distancing-nya sedang atau PSBB-nya sedang atau PPKM-nya sedang, tidak ada kegiatan sosial yang tidak dibatasi, jadi kemudian saat ini pembatasannya ini tanggung,” papar Yunis.
Pembatasan ketat yang dimaksud ialah keadaan pada Maret 2020 lalu, yakni ketika pemerintah membatasi seluruh wilayah serta sektor sosial dan ekonomi.
“Sebenarnya PSBB ada efektifnya, tapi kurang tinggi karena kurang ketat masih tanggung di beberapa sektor masih ada yang buka, penegakkan juga kurang,” tambahnya.
Yunis juga beragumen jika physical social distancing yang berat dicontohkan seperti lockdown. Sedangkan social distancing sedang seperti yang dilakukan pada bulan Maret 2020 lalu.
Selain itu, Epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo juga menilai jika kebijakan pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di pulau Jawa dan Bali tak sungguh-sungguh. Sebab kebijakan itu tidak membatasi ruang gerak masyarakat di pulau Jawa maupun Bali.
“Kita sudah tahu toh, itu kan cuma kebijakan setengah hati,” ucap Windhu dikutip dari Merdeka.
Ia juga menambahkan apabila PPKM bukan sebuah pakem dalam menangani pandemi virus corona. Sebab PPKM hanya opsi yang bisa diterapkan guna mengurangi laju penularan virus tersebut.
Tapi apabila PPKM dijadikan pilihan di tengah pandemi, maka penerapan harus diikuti dengan sanksi yang bersifat tegas untuk pelanggar kebijakan tersebut Cakap People.
