EKSKLUSIF: Kebijakan Pengendalian Kelahiran China Bisa Pangkas Jutaan Kelahiran Uighur di Xinjiang

CakapCakap – Cakap People! Kebijakan pengendalian kelahiran China dapat memangkas antara 2,6 hingga 4,5 juta kelahiran Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang selatan dalam waktu 20 tahun, hingga sepertiga dari populasi minoritas yang diproyeksikan di kawasan itu, menurut analisis baru oleh seorang peneliti Jerman.

Laporan tersebut, dibagikan secara eksklusif dengan Reuters sebelum publikasi, juga mencakup penelitian yang sebelumnya tidak dilaporkan yang dihasilkan oleh akademisi dan pejabat China tentang maksud Beijing di balik kebijakan pengendalian kelahiran di Xinjiang, di mana data resmi menunjukkan tingkat kelahiran telah turun 48,7% antara 2017 hingga 2019.

Menurut laporan Reuters, Senin, 7 Juni 2021, penelitian Adrian Zenz ini muncul di tengah meningkatnya seruan di antara beberapa negara barat untuk penyelidikan apakah tindakan China di Xinjiang merupakan genosida, tuduhan yang telah dibantah keras oleh Beijing.

Penelitian yang dilakukan oleh Zenz adalah analisis peer-review pertama dari dampak populasi jangka panjang dari tindakan keras multi-tahun Beijing di wilayah barat. Kelompok-kelompok hak asasi, peneliti dan beberapa penduduk mengatakan kebijakan tersebut termasuk pembatasan kelahiran yang baru diberlakukan pada Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya, pemindahan pekerja ke daerah lain dan penahanan sekitar satu juta orang Uighur dan etnis minoritas lainnya dalam jaringan kamp.

“Ini (penelitian dan analisis) benar-benar menunjukkan maksud di balik rencana jangka panjang pemerintah China untuk populasi Uighur,” kata Zenz kepada Reuters.

Pemerintah China belum mengumumkan target resmi apapun untuk mengurangi proporsi Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang. Tetapi berdasarkan analisis data kelahiran resmi, proyeksi demografis, dan rasio etnis yang diusulkan oleh akademisi dan pejabat Tiongkok, Zenz memperkirakan kebijakan Beijing dapat meningkatkan populasi Tionghoa Han yang dominan di Xinjiang selatan menjadi sekitar 25% dari 8,4% saat ini.

“Tujuan ini hanya dapat dicapai jika mereka melakukan apa yang telah mereka lakukan, yang secara drastis menekan angka kelahiran (Uighur),” kata Zenz.

China sebelumnya mengatakan penurunan tingkat kelahiran etnis minoritas saat ini disebabkan oleh penerapan penuh kuota kelahiran yang ada di kawasan itu serta faktor pembangunan, termasuk peningkatan pendapatan per kapita dan akses yang lebih luas ke layanan keluarga berencana.

“Yang disebut ‘genosida’ di Xinjiang adalah omong kosong belaka,” kata Kementerian Luar Negeri China kepada Reuters dalam sebuah pernyataan. “Ini adalah manifestasi dari motif tersembunyi pasukan anti-China di Amerika Serikat dan Barat dan manifestasi dari mereka yang menderita Sinofobia.”

Data resmi menunjukkan penurunan tingkat kelahiran Xinjiang antara 2017 hingga 2019 “tidak mencerminkan situasi sebenarnya” dan tingkat kelahiran Uighur tetap lebih tinggi daripada orang etnis Han di Xinjiang, Kementerian Luar Negeri China menambahkan.

Penelitian baru membandingkan proyeksi populasi yang dilakukan oleh para peneliti yang berbasis di Xinjiang untuk Akademi Ilmu Pengetahuan China yang dikelola pemerintah berdasarkan data sebelum tindakan keras, dengan data resmi tentang tingkat kelahiran dan apa yang digambarkan Beijing sebagai langkah-langkah “optimasi populasi” untuk etnis minoritas Xinjiang diperkenalkan sejak 2017.

Ditemukan populasi etnis minoritas di Xinjiang selatan yang didominasi Uighur akan mencapai antara 8,6-10,5 juta pada tahun 2040 di bawah kebijakan pencegahan kelahiran yang baru. Itu dibandingkan dengan 13,14 juta yang diproyeksikan oleh para peneliti China menggunakan data sebelum kebijakan kelahiran yang diterapkan dan populasi saat ini sekitar 9,47 juta.

Zenz, seorang peneliti independen dari Victims of Communism Memorial Foundation, sebuah organisasi nirlaba bipartisan yang berbasis di Washington, DC, sebelumnya telah dikutuk oleh Beijing karena penelitiannya yang kritis terhadap kebijakan China dalam menahan orang Uighur, pemindahan tenaga kerja massal dan pengurangan kelahiran di Xinjiang.

Kementerian Luar Negeri China menuduh Zenz “menyesatkan” orang dengan data dan, dalam menanggapi pertanyaan Reuters, mengatakan “kebohongannya tidak layak disangkal.”

Penelitian Zenz diterima untuk dipublikasikan oleh Central Asian Survey, sebuah jurnal akademik triwulanan, setelah peer review pada 3 Juni 2021.

Reuters berbagi penelitian dan metodologi dengan lebih dari selusin ahli dalam analisis populasi, kebijakan pencegahan kelahiran dan hukum hak asasi manusia internasional, yang mengatakan bahwa analisis dan kesimpulannya masuk akal.

Beberapa ahli memperingatkan bahwa proyeksi demografis selama beberapa dekade dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terduga. Pemerintah Xinjiang belum secara terbuka menetapkan kuota etnis resmi atau tujuan ukuran populasi untuk populasi etnis di Xinjiang Selatan, dan kuota yang digunakan dalam analisis didasarkan pada angka yang diusulkan dari pejabat dan akademisi China.

‘AKHIR DOMINASI UIGHUR’

Langkah untuk mencegah kelahiran di kalangan Uighur dan minoritas lainnya sangat kontras dengan kebijakan kelahiran China yang lebih luas.

Pekan lalu, Beijing mengumumkan pasangan menikah dapat memiliki tiga anak, naik dari dua anak sebelumnya, di mana ini merupakan perubahan kebijakan terbesar sejak kebijakan satu anak dihapus pada 2016 sebagai tanggapan terhadap populasi China yang menua dengan cepat. Pengumuman itu tidak memuat referensi ke kelompok etnis tertentu.

Sebelum itu, langkah-langkah secara resmi membatasi kelompok etnis Han sebagai mayoritas dan kelompok minoritas termasuk Uighur menjadi dua anak – tiga di daerah pedesaan. Namun, Uighur dan etnis minoritas lainnya secara historis sebagian dikecualikan dari batas kelahiran tersebut sebagai bagian dari kebijakan preferensial yang dirancang untuk menguntungkan komunitas minoritas.

Beberapa penduduk, peneliti dan kelompok hak asasi mengatakan aturan yang baru diberlakukan sekarang secara tidak proporsional berdampak pada minoritas Islam, yang menghadapi penahanan karena melebihi kuota kelahiran, daripada denda seperti di tempat lain di China.

Dalam catatan Partai Komunis yang bocor pada tahun 2020, juga dilaporkan oleh Zenz, sebuah kamp pendidikan ulang di daerah Karakax Xinjiang selatan mencantumkan pelanggaran kelahiran sebagai alasan penahanan dalam 149 kasus dari 484 yang dirinci dalam daftar. China menyebut daftar itu sebagai “rekayasa”.

Kuota kelahiran untuk etnis minoritas telah diberlakukan secara ketat di Xinjiang sejak 2017, termasuk pemisahan pasangan yang sudah menikah, dan penggunaan prosedur sterilisasi, alat kontrasepsi (IUD) dan aborsi, tiga orang Uighur dan satu pejabat kesehatan di Xinjiang mengatakan kepada Reuters.

Dua orang Uighur mengatakan mereka memiliki anggota keluarga langsung yang ditahan karena memiliki terlalu banyak anak. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi penahanan tersebut.

“Itu bukan pilihan,” kata pejabat yang berbasis di Xinjiang selatan, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan dari pemerintah setempat. “Semua orang Uighur harus mematuhi … itu adalah tugas yang mendesak.”

Pemerintah Xinjiang tidak menanggapi permintaan komentar tentang apakah batasan kelahiran diberlakukan lebih ketat terhadap Uighur dan etnis minoritas lainnya. Pejabat Xinjiang sebelumnya mengatakan semua prosedur bersifat sukarela.

Namun, di kabupaten Xinjiang di mana Uighur adalah kelompok etnis mayoritas, tingkat kelahiran turun 50,1% pada 2019, misalnya, dibandingkan dengan penurunan 19,7% di kabupaten mayoritas etnis Han, menurut data resmi yang dihimpun oleh Zenz.

Laporan Zenz mengatakan analisis yang diterbitkan oleh akademisi dan pejabat yang didanai negara antara 2014 hingga 2020 menunjukkan penerapan ketat kebijakan didorong oleh masalah keamanan nasional, dan dimotivasi oleh keinginan untuk melemahkan populasi Uighur, meningkatkan migrasi Han, dan meningkatkan loyalitas kepada penguasa Partai Komunis.

Misalnya, 15 dokumen yang dibuat oleh akademisi dan pejabat yang didanai negara yang dipamerkan dalam laporan Zenz termasuk komentar dari pejabat Xinjiang dan akademisi yang berafiliasi dengan negara yang merujuk pada kebutuhan untuk meningkatkan proporsi penduduk Han dan mengurangi rasio Uighur atau menggambarkan tingginya konsentrasi Uighur sebagai ancaman bagi stabilitas sosial.

“Masalah di Xinjiang selatan terutama adalah struktur populasi yang tidak seimbang … proporsi populasi Han terlalu rendah,” Liu Yilei, seorang akademisi dan wakil sekretaris jenderal komite Partai Komunis dari Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang, sebuah badan pemerintah dengan otoritas administratif di wilayah tersebut, mengatakan pada simposium Juli 2020, yang diterbitkan di website Universitas Xinjiang.

Xinjiang harus “mengakhiri dominasi kelompok Uighur”, kata Liao Zhaoyu, dekan institut sejarah perbatasan dan geografi di Universitas Tarim Xinjiang pada acara akademik pada tahun 2015, tak lama sebelum kebijakan kelahiran dan program interniran yang lebih luas diberlakukan secara penuh.

Liao tidak menanggapi permintaan komentar. Liu tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Kementerian luar negeri tidak mengomentari pernyataan mereka, atau maksud di balik kebijakan tersebut.

NIAT UNTUK MENGHANCURKAN?

Zenz dan para ahli lainnya menunjuk pada Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, yang mencantumkan pencegahan kelahiran yang menargetkan kelompok etnis sebagai satu tindakan yang dapat memenuhi syarat sebagai genosida.

Pemerintah Amerika Serikat dan parlemen di negara-negara termasuk Inggris dan Kanada telah menggambarkan pencegahan kelahiran China dan kebijakan penahanan massal di Xinjiang sebagai genosida.

Namun, beberapa akademisi dan politisi mengatakan tidak ada cukup bukti niat Beijing untuk menghancurkan populasi etnis sebagian atau seluruhnya untuk memenuhi ambang batas penentuan genosida.

Tidak ada tuntutan pidana formal yang diajukan terhadap pejabat China atau Xinjiang karena kurangnya bukti yang tersedia dan wawasan tentang kebijakan di wilayah tersebut. Pejabat penuntut juga akan rumit dan membutuhkan bukti yang tinggi.

Selain itu, China bukan pihak dalam Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), pengadilan internasional teratas yang menuntut genosida dan kejahatan serius lainnya, dan yang hanya dapat membawa tindakan terhadap negara-negara dalam yurisdiksinya.