Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan membatasi kemampuan setiap presiden Amerika Serikat untuk memberlakukan larangan perjalanan atas dasar agama, sebuah langkah yang disambut oleh para pendukung hak-hak sipil sebagai “langkah maju yang besar”.
Al Jazeera melaporkan, undang-undang tersebut, yang secara informal dikenal sebagai NO BAN Act, muncul sebagai tanggapan atas “larangan Muslim” kontroversial pada masa mantan Presiden Donald Trump yang melarang perjalanan ke AS dari beberapa negara mayoritas Muslim.
RUU itu, yang juga harus disahkan di Senat AS untuk menjadi undang-undang, telah disetujui dengan suara 218-208 di DPR pada hari Rabu, 21 April 2021.
“Larangan Muslim mencabik-cabik keluarga, menahan nyawa selama bertahun-tahun dan mencap Muslim, Afrika dan orang-orang yang menjadi sasaran mengancam orang luar,” kata Madihha Ahussain, penasihat Muslim Advocates, sebuah kelompok hak-hak sipil AS.
“Kami harus memastikan bahwa tidak ada presiden yang dapat memberlakukan larangan diskriminatif seperti ini lagi dan dengan disahkannya UU NO BAN di DPR, kami mengambil langkah besar untuk memastikan bahwa mereka tidak akan melakukannya,” kata Ahussain dalam sebuah pernyataan saat RUU itu disahkan.
Presiden Joe Biden membatalkan larangan perjalanan yang pernah diberlakukan Donald Trump dengan perintah eksekutif pada 20 Januari 2021, hari pertamanya menjabat.
Trump mengeluarkan larangan itu tak lama setelah menjabat pada tahun 2017, menuai protes dan kecaman yang meluas.
Larangan itu pernah dijatuhkan dua kali oleh pengadilan AS sebelum disusun kembali sebagai tindakan keamanan nasional dan akhirnya ditegakkan pada tahun 2018 oleh Mahkamah Agung AS.
Larangan itu awalnya diterapkan pada kebanyakan orang yang mencoba melakukan perjalanan ke AS dari Suriah, Iran, Yaman, Somalia, dan Libya, serta dari Korea Utara dan Venezuela. Pada tahun 2020, Trump memperluasnya ke Myanmar, Eritrea, Kyrgyzstan, Nigeria, Sudan, dan Tanzania.
Dikritik sebagai diskriminatif dan menghukum, hal itu memiliki konsekuensi langsung dan luas bagi Muslim Amerika dan keluarga mereka, pengungsi dan lainnya yang terdampar di negara ketiga.
Larangan itu memecah keluarga, menolak akses orang ke perawatan kesehatan, dan mencegah teman dan kerabat menghadiri pernikahan, pemakaman, dan wisuda.
“Larangan Muslim dan Afrika menyalahgunakan kekuasaan eksekutif untuk mendiskriminasi dan merugikan banyak orang hanya berdasarkan asal kebangsaan atau agama mereka,” kata Marielena Hincapié, direktur eksekutif Pusat Hukum Imigrasi Nasional, dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
“UU NO BAN akan memastikan bahwa tidak ada presiden yang dapat menggunakan lagi kekuatan yang sangat besar dan berbahaya ini,” kata Hincapié.
Update: The #NOBANAct passed! https://t.co/3SWDFjGt5k
— Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) April 21, 2021
UU NO BAN akan merevisi undang-undang imigrasi AS untuk melarang diskriminasi atas dasar agama dan akan membatasi kemampuan presiden untuk mengeluarkan perintah eksekutif yang memberlakukan pembatasan perjalanan di masa depan.
Meskipun Trump dikalahkan dalam pemilihan presiden 2020 dan Biden membatalkan larangan perjalanan, legislator AS mengatakan penting untuk mengambil tindakan legislatif.
“Larangan Muslim Donald Trump adalah noda gelap dalam sejarah negara kami, dan itu tidak boleh terjadi lagi,” kata Perwakilan Demokrat Don Beyer, sponsor RUU tersebut.
“Sangat penting untuk menjelaskan kepada rakyat Amerika dan dunia bahwa pengkhianatan terhadap nilai-nilai nasional kita, yang menyakiti banyak orang, bukanlah apa yang kita perjuangkan dan tidak akan terulang,” kata Beyer ketika RUU itu diperkenalkan.
Tidak jelas prospek apa yang akan dimiliki RUU DPR yang didukung Demokrat di Senat AS, di mana Demokrat hanya memegang mayoritas tipis.
Chris Coons, sekutu politik dekat Biden, memimpin upaya untuk memajukan undang-undang di majelis tersebut.
NEW: the #NOBANAct passed the House ✅
Since the Muslim ban went into effect, @RepJudyChu & I have been working to ensure that no president can ever again enact such a discriminatory ban based on fear & prejudice. I look forward to advancing this legislation through the Senate.
— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) April 21, 2021
