Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Presiden Joko Widodo menegaskan pada hari Senin, 26 Oktober 2020, bahwa ia tidak akan mengizinkan pejabat kesehatan negara untuk mempercepat vaksinasi terhadap virus corona ketika menunjukkan pengabaian persyaratan keselamatan.
Beberapa pejabat di kabinetnya telah mengisyaratkan bahwa penggunaan darurat vaksin COVID-19 untuk “kelompok prioritas” — termasuk petugas kesehatan dan petugas keamanan — dapat dimulai paling cepat bulan depan atau Desember.
Presiden mengatakan bahwa pihaknya tidak terburu-buru untuk melakukan vaksinasi massal sebelum semua uji klinis vaksin COVID-19 telah disimpulkan terbukti manjur dan aman, sebuah proses yang mungkin memakan waktu hingga Januari tahun depan.
“Aspek keamanan vaksin ini menjadi perhatian utama masyarakat termasuk para ahli dan peneliti,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, melansir laporan Jakarta Globe, Senin, 26 Okotber 2020.
“Hati-hati, kita tidak boleh terburu-buru memvaksinasi orang sambil mempertimbangkan pertimbangan ilmiah dan statistik kesehatan sebagai kepentingan sekunder. Kita tidak bisa melakukan itu,” tambahnya.
Bahkan jika pemerintah ingin mempercepat vaksinasi massal, itu tidak akan dilakukan sebelum semua prosedur pengujian selesai, kata presiden.
“Pemerintah memang cepat tanggap, tapi pada saat yang sama kami pastikan semuanya sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan matang,” kata Jokowi.
Pemerintah mengambil tindakan cepat dalam pengadaan vaksin karena “semua negara di dunia berlomba untuk mendapatkan vaksin” dengan harapan kehidupan akan kembali normal, ujarnya. Namun, presiden berhenti menyebutkan penggunaan darurat vaksin untuk petugas kesehatan.
Pernyataan presiden ini muncul setelah seorang ahli epidemiologi memperingatkan agar tidak terburu-buru melakukan vaksinasi virus corona ketika belum ada satu vaksin pun yang terbukti secara luas keamanan dan kemanjurannya.
Tak satu pun dari semua kandidat vaksin yang sedang dikembangkan di seluruh dunia telah melewati seluruh tahapan uji klinis saat ini, termasuk vaksin dari China, Inggris dan Amerika Serikat, menurut Pandu Riono, seorang ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia.
Pandu mengatakan pada hari Kamis, 22 Oktober 2020, pemerintah harus menghindari retorika bahwa vaksin yang berfungsi untuk rakyat Indonesia sudah ada.
Indonesia adalah salah satu dari setidaknya lima negara yang saat ini melakukan uji klinis fase tiga dari vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac Biotech China, melibatkan lebih dari 1.600 sukarelawan yang telah menerima uji coba vaksin.
Negara ini juga berencana untuk mengakuisisi vaksin Sinopharm dan CanSino dari China, serta vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi multinasional Inggris AstraZeneca.
Pemerintah menargetkan memvaksinasi 60 persen dari 272 juta penduduk negara ini.
