Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Vaksin COVID-19 yang sangat dinanti-nantikan tidak perlu sertifikasi halal untuk diberikan di Malaysia. Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Noor Hisham Abdullah. Pernyataan itu untuk menghilangkan kekhawatiran di kalangan Muslim tentang vaksin yang mengandung zat yang dilarang oleh Islam.
“Kalau bisa sertifikasi halal itu lebih baik, tapi kita tidak mendaftarkan obat berdasarkan status halal atau tidak. Kita juga mendaftarkan obat non halal,” ujarnya kepada The Straits Times, Rabu, 9 Desember 2020.
Kekhawatiran apakah vaksin COVID-19 diizinkan untuk digunakan oleh umat Islam telah muncul ketika Malaysia menandatangani kesepakatan dengan produsen untuk mendapatkan pengiriman.
Komite Muzakarah Khusus Dewan Nasional Urusan Islam Malaysia telah bertemu pada 3 Desember untuk membahas apakah vaksin dapat diberikan kepada Muslim.
Menteri Agama Zulkifli Mohamad Al-Bakri mengatakan pada pekan lalu bahwa keputusan itu akan diumumkan setelah diserahkan kepada Raja untuk persetujuannya.
Perusahaan farmasi Malaysia Pharmaniaga mengatakan, pihaknya berencana membangun fasilitas vaksin halal pertama di dunia pada tahun 2022.
Bulan November 2020, Malaysia menandatangani kesepakatan dengan Pfizer pada November untuk memasok 12,8 juta dosis vaksin COVID-19 untuk 20% dari populasi. Perusahaan juga telah menandatangani perjanjian dengan Fasilitas Covax yang mencakup 10% dari populasi.
Negara itu juga akan mendapatkan vaksin dari China, yang telah menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam tentang status kehalalannya.
“Kalaupun ada bahan yang tidak boleh, proses transformasi kimiawi akan membuatnya bersih dan halal,” kata Mufti Perlis Mohd Asri Zainul Abidin dalam postingan Facebook usai menghadiri rapat komite Muzakarah pekan lalu.
Malaysia mencatat 959 kasus baru, dengan lima kematian pada Rabu, 9 Desember 2020. Ini membuat penghitungan kasus yang dikonfirmasi menjadi 76.265, sementara kematian mencapai 393.
Sementara itu, pihak berwenang di Indonesia telah menyelesaikan studi tentang status halal dari vaksin potensial yang sedang dikembangkan oleh perusahaan biofarmasi China, Sinovac.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pada hari Senin bahwa Majelis Ulama Indonesia akan segera mengeluarkan fatwa.
Muhadjir, yang juga merupakan tokoh terkemuka di organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, menyebut pandemi itu sebagai krisis kesehatan yang mengancam jiwa.
Sehingga obat atau vaksin tanpa sertifikasi halal dapat digunakan untuk menghindari kematian bila vaksin atau obat halal belum ditemukan.
Dijelaskannya, dalam aturan Islam, vaksin COVID-19 termasuk dalam kategori darurat, artinya semua vaksin non-halal dapat digunakan pada saat krisis untuk menangani situasi darurat.
Wakil Presiden dan ulama senior Ma’ruf Amin memberikan pernyataan serupa pada Oktober lalu, mengatakan bahwa vaksin yang disiapkan oleh pemerintah tidak harus halal.
Juru bicara wakil presiden, Masduki Baidowi, mengatakan pernyataan Ma’ruf disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas kemajuan vaksin yang dikembangkan oleh Sinovac dalam kemitraan dengan perusahaan farmasi milik negara PT Bio Farma.
“Wapres menjelaskan hal yang penting: Jika vaksin itu halal, maka itu bagus, tidak ada masalah. Tapi jika tidak halal, itu juga tidak menjadi masalah,” kata Masduki dalam pernyataannya pada 2 Oktober.
“Karena ini keadaan darurat, tidak apa-apa menggunakan (vaksin non-halal).”
Kasus COVID-19 di Indonesia naik 6.058 dalam satu hari menjadi 592.900 pada Rabu, 9 Desember, dengan 171 kematian baru sehingga jumlah kematian menjadi 18.171.
