Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Sejumlah pejabat di Asia mengundurkan diri karena merasa gagal menjalankan tugas. Siapa saja mereka? Ketika pejabat pemerintah mengalami kegagalan dalam menjalankan tugas atau mencapai tujuan yang dijanjikan, beberapa memilih mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban. Setiap kasus pengunduran diri ini menggambarkan bagaimana para pemimpin dunia menghadapi kegagalan.
Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah deretan pejabat di Asia yang mengundurkan diri dari jabatannya karena mengaku gagal:
1. Choi Joong-kyung (Korea Selatan)
Choi mengajukan diri untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Ekonomi Korea Selatan. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas pemadaman listrik secara nasional pada 15 September 2011. Presiden menerima pengajuan pengunduran diri tersebut dengan mengatakan sangat disayangkan bahwa Choi harus mengambil “tanggung jawab moral” meskipun dia tidak bertanggung jawab secara langsung.
Pengajuan pengunduran diri Choi diambil setelah kantor perdana menteri menyimpulkan penyelidikan selama seminggu bahwa kesalahan dan “salah perhitungan” pemerintah menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran yang berdampak terhadap lebih dari 2 juta rumah di seluruh negara pada 15 September 2011.
2. Naoto Kan (Jepang)
Pada Augustus 2011, Perdana Menteri Jepang, Naoto Kan, menyatakan mengundurkan diri. Pada awal pemerintahan, Naoto Kan membuat kebijakan-kebijakan yang didukung rakyat. Namun, dukungan rakyat terhadapnya semakin melemah usai Jepang dilanda gempa dan Tsunami.
3. Chiu Wen-ta (Taiwan)
Menteri Kesehatan Taiwan, Chiu Wen-ta, mengundurkan diri pada Oktober 2014 karena skandal minyak yang tercemar. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri karena penyelidikan telah selesai. Chiu dalam sebuah pernyataan menyampaikan permintaan maafnya kepada publik.
4. Yukio Hatoyama (Jepang)
Perdana Menteri Jepang, Yukio Hatoyama, pada 2010 menyatakan akan mengundurkan diri. Banyak seruan yang menekan Hatoyama untuk mundur, terutama dari Partai Demokratik. Sebelumnya, Partai Demokratik Jepang yang dipimpin oleh Hatoyama memperoleh kemenangan besar. Sebuah hasil yang dipuji banyak orang sebagai revolusi dalam politik Jepang.
Dengan janji pemerintahan yang lebih bersih, Hatoyama berupaya mengubah dinamika politik di Jepang dengan mengambil alih kekuasaan dari para birokrat dan lebih banyak memberikan kekuasaan kepada politisi serta pemerintah daerah. Namun, tak lama kemudian, muncul tuduhan pendanaan kampanye ilegal mencoreng citra pemerintahannya. Beberapa anggota kabinetnya diselidiki karena korupsi.
CHINA DAILY | KOREA TIMES | CNN | TEMPO
