Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Kekuatan Barat meminta China pada hari Jumat, 25 September 2020, untuk memulihkan hak-hak hukum dasar di Hong Kong dan terbuka untuk mengawasi wilayah Xinjiang yang terpencil di mana lebih dari satu juta etnis Uighur ditahan.
Menurut laporan Reuters, teguran langka terhadap China tersebut muncul di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di mana Uni Eropa, Inggris, Australia dan Kanada termasuk di antara mereka yang menyuarakan keprihatinan yang meningkat tentang kedua area tersebut.
“Tidak ada negara yang harus di atas hukum, giliran China telah tiba,” kata John Fisher dari Human Rights Watch (Hak Asasi Manusia / HAM) di forum tersebut, berbicara atas nama lebih dari 300 kelompok aktivis.
Abdulxukur Abdurixit, seorang Uighur, mendesak dewan untuk menunjuk penyelidik PBB di wilayah asalnya, dengan mengatakan: “Ada genosida yang dilakukan terhadap orang-orang saya.”
“Keluarga saya disandera di kamp konsentrasi Tiongkok. Kakak saya terpaksa merakit charger telepon sebagai buruh budak. Pengisi daya Anda mungkin termasuk di antaranya, ”katanya.
Seorang diplomat China menolak “tuduhan tak berdasar” oleh delegasi Barat tetapi tidak menanganinya.
China membantah memperlakukan orang Uighur dengan buruk dan mengatakan kamp-kamp itu menyediakan pelatihan kejuruan dan dibutuhkan untuk melawan ekstremisme.
Inggris meminta China untuk menegakkan hak dan kebebasan yang dijamin dalam Deklarasi Bersama Sino-Inggris di Hong Kong, dan mempertahankan kemerdekaan peradilan bekas koloni Inggris itu.
Undang-undang keamanan baru yang diberlakukan oleh Beijing di Hong Kong “diterapkan dengan niat yang jelas untuk menghilangkan perbedaan pendapat”, kata Lord Tariq Ahmad dari Inggris.
“Ini memungkinkan penuntutan kasus-kasus tertentu di China daratan, sebuah yurisdiksi di mana terdakwa sering ditahan dalam waktu lama tanpa dakwaan atau akses ke penasihat hukum, dan di mana kami memiliki kekhawatiran tentang independensi peradilan, proses hukum, dan laporan penyiksaan,” katanya.
Jerman, berbicara mewakili UE, menyuarakan keprihatinan pada “keberadaan jaringan besar kamp pendidikan ulang politik, pengawasan luas, dan pembatasan sistemik pada kebebasan beragama atau berkeyakinan terhadap Uighur dan minoritas lainnya” di Xinjiang.
Duta Besar Kanada Leslie Norton menyuarakan kekhawatiran atas “penahanan sewenang-wenang massal dan pemisahan anak-anak dari orang tua mereka, pengawasan yang represif, serta laporan kerja paksa dan sterilisasi paksa yang mempengaruhi Uighur dan minoritas lainnya” di wilayah tersebut.
Kepala hak asasi manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet mengatakan pekan lalu bahwa dia sedang mendiskusikan kemungkinan kunjungan ke Xinjiang dengan otoritas China.
Pendahulunya, Zeid Ra’ad al-Hussein, mengatakan kepada panel yang diselenggarakan di Inggris pada hari Rabu bahwa “penggunaan kekuatan yang berlebihan” terhadap pengunjuk rasa Hong Kong “tidak dapat dipisahkan dari apa yang terjadi di seluruh China – penganiayaan, bahkan mungkin sebesar tindakan genosida terhadap Uighur di Xinjiang, penderitaan panjang rakyat Tibet.”
“Ini hanya menggarisbawahi mengapa orang-orang Hong Kong harus khawatir,” kata Zeid.
