Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Australia akan memperkenalkan dua visa tinggal permanen bagi warga negara Hong Kong yang telah tinggal di Australia, kata pemerintah pada Senin, 1 November 2021.
Sekitar 9.000 warga Hong Kong di Australia dengan visa sementara akan memenuhi syarat untuk mengajukan visa permanen, yang dibuka Maret mendatang, kata Menteri Imigrasi Alex Hawke.
Australia telah mengkritik Beijing yang memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong dan mengubah sistem pemilihannya. Canberra mengatakan langkah itu merusak hak dan otonomi tingkat tinggi yang telah dijamin China hingga 2047.
Dalam 18 bulan hingga Juli 2021, sekitar 6.000 warga Hong Kong di Australia telah diberikan visa permanen, dan 9.250 aplikasi telah diajukan, menurut catatan departemen imigrasi.
“Visa baru ini akan menyediakan jalur bagi lulusan sementara dan pekerja terampil sementara dari Hong Kong yang saat ini berada di Australia dengan visa yang diperpanjang, dan akan membangun hubungan keluarga yang sudah dekat dan ikatan ekonomi dengan Hong Kong yang telah ada selama bertahun-tahun,” kata Hawke dalam sebuah pernyataan.
Baik pemegang paspor Luar Negeri Hong Kong dan British National akan memenuhi syarat untuk mendapatkan visa tersebut.
Inggris Buka Skema Visa Baru Bagi Jutaan Warga Hong Kong Pemegang Paspor BNO
Dilaporkan pada Januari 2021 lalu, skema visa baru yang menawarkan kepada jutaan warga Hong Kong jalan menuju kewarganegaraan Inggris mulai berlaku pada hari Minggu, 31 Januari 2021, ketika mantan penguasa kolonial kota itu membuka pintunya bagi mereka yang ingin melarikan diri dari tindakan keras China terhadap perbedaan pendapat.
Inggris memberikan kesempatan kepada siapapun yang memiliki paspor British National (Overseas) atau BNO dan tanggungan mereka akan dapat mengajukan permohonan visa secara online yang memungkinkan mereka untuk tinggal dan bekerja di Inggris Raya. Setelah lima tahun, mereka dapat mengajukan kewarganegaraan.
Skema imigrasi ini merupakan tanggapan atas keputusan Beijing tahun lalu yang memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang luas di Hong Kong untuk memadamkan protes demokrasi yang besar dan sering kali disertai kekerasan.
Inggris menuduh China mengingkari janjinya sebelum penyerahan Hong Kong di bawah kendali Beijing pada 1997, yaitu bahwa pusat keuangan itu akan mempertahankan kebebasan dan otonomi utama selama 50 tahun. London berargumen bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk melindungi bekas rakyat kolonialnya tersebut.
“Kami menghormati ikatan mendalam sejarah dan persahabatan kami dengan rakyat Hong Kong, dan kami membela kebebasan dan otonomi,” Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan tentang skema tersebut.
China telah bereaksi dengan marah atas tawaran visa baru tersebut.
Pada hari Jumat, 29 Januari 2021, sebagai balasan, China mengumumkan bahwa paspor BNO tidak lagi diakui sebagai dokumen perjalanan atau identitas yang sah.
Langkah itu sebagian besar bersifat simbolis, karena warga Hong Kong cenderung menggunakan paspor atau kartu identitas mereka sendiri untuk meninggalkan kota.
