Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengumumkan bahwa Washington akan memberlakukan pembatasan visa terhadap pejabat China yang bertangunggjawab atas pembatasan kebebasan di Hong Kong.
Namun, pada pengumuman yang disampaikan pada hari Jumat, 26 Juni 2020 itu, Pompeo belum menyebutkan satu pun siapa saja pejabat China yang ditargetkan.
Langkah ini dilakukan menjelang pertemuan parlemen China selama tiga hari mulai Minggu, 28 Juni 2020.
Dalam pertemuan parlemen ini, China diperkirakan akan memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru untuk Hong Kong yang telahmembuat khawatir pemerintah asing dan aktivis demokrasi.
“Pembatasan visa AS ini berlaku untuk pejabat Partai Komunis Tiongkok saat ini dan sebelumnya yang diyakini bertanggung jawab atas, atau terlibat dalam, merongrong otonomi tingkat tinggi Hong Kong,” kata Pompeo tanpa menyebutkan nama pejabat yang dimaksud, seperti dikutip Reuters, Sabtu, 27 Juni 2020.
Bulan lalu, Presiden Donald Trump menanggapi rencana China dengan mengatakan ia memulai proses untuk menghilangkan perlakuan ekonomi khusus yang memungkinkan Hong Kong untuk tetap menjadi pusat keuangan global sejak diserahkan oleh Inggris pada tahun 1997.
Pengumuman Pompeo ini merupakan langkah konkret AS pertama dalam menanggapi langkah China, tetapi Bonnie Glaser, seorang pakar Asia di Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington, mengatakan pembatasan visa sebagian besar bersifat simbolis dan fakta bahwa tidak ada nama yang diumumkan bakal mengurangi dampaknya.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kerabat orang yang ditunjuk juga bisa dilarang masuk AS.
Seorang kolumnis Bloomberg mengutip seorang pejabat departemen yang mengatakan jumlah pejabat yang ditargetkan tidak lebih dari 10 orang.
Juru bicara kedutaan besar China Fang Hong mengatakan bahwa Tiongkok menentang keputusan yang salah dari pihak AS dan menambahkan bahwa undang-undang China hanya menargetkan kategori tindakan yang sangat sempit yang secara serius membahayakan keamanan nasional.
“Kami mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, menarik keputusan dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China,” katanya.
Pengumuman Pompeo datang pada saat retorika AS terhadap Beijing yang semakin meningkat saat kampanye Trump untuk pemilihan kembali. Jajak pendapat menunjukkan pemilih semakin tidak suka terhadap China, terutama karena virus korona, yang dimulai di sana.
“Presiden Trump berjanji untuk menghukum pejabat Partai Komunis Tiongkok yang bertanggung jawab mengekang kebebasan Hong Kong. Hari ini, kami mengambil tindakan untuk melakukan hal itu,” kata Pompeo.
Dia menuduh China menekan otoritas lokal untuk menangkap aktivis pro-demokrasi dan mendiskualifikasi kandidat pemilu, dan menambahkan: “Amerika Serikat akan terus meninjau otoritasnya untuk menanggapi masalah ini,” ujar Pompeo.
Pompeo mengatakan minggu lalu Washington akan memperlakukan Hong Kong sebagai kota China daripada kota otonom sejauh China memperlakukan wilayah itu sebagai kota China. Dia mengatakan pemilihan Hong Kong yang dijadwalkan pada bulan September akan menunjukkan niat China.
Pada hari Kamis, Senat AS menyetujui RUU yang akan menjatuhkan sanksi wajib kepada orang-orang atau perusahaan yang mendukung upaya untuk membatasi otonomi Hong Kong.
Ini termasuk sanksi sekunder pada bank yang melakukan bisnis dengan siapa pun yang mendukung tindakan keras terhadap otonomi wilayah.
Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong menyebut undang-undang itu tidak dapat diterima, kata kantor berita resmi China, Xinhua.
