Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Pemerintahan Presiden AS Joe Biden pada Jumat, 9 Juli 2021, menambahkan 14 perusahaan China dan entitas lain ke daftar hitam ekonominya atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pengawasan teknologi tinggi di Xinjiang.
Reuters melaporkan, Departemen Perdagangan AS mengatakan perusahaan-perusahaan itu “terlibat dalam pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan kampanye penindasan, penahanan massal, dan pengawasan teknologi tinggi China terhadap Uyghur, Kazakh, dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang.”
Beijing membantah tuduhan pelanggaran tersebut.
Reuters pertama kali melaporkan rencana penambahan ini pada Kamis malam.
Beberapa termasuk di antaranya adalah China Academy of Electronics and Information Technology; Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology Co; Shenzhen Cobber Information Technology Co; Xinjiang Sailing Information Technology; Beijing Geling Shentong Information Technology; Shenzhen Hua’antai Intelligent Technology Co., Ltd.; dan Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd..
Mereka termasuk di antara 34 entitas yang ditambahkan dari berbagai negara di seluruh dunia, kata departemen itu.
Tindakan Departemen Perdagangan AS mengikuti penambahan lima perusahaan lain dan entitas China lainnya ke daftar hitam atas tuduhan kerja paksa di wilayah barat jauh China.
Penambahan Daftar Entitas Departemen Perdagangan adalah bagian dari upaya pemerintahan Biden untuk meminta pertanggungjawaban China atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kata sumber tersebut.
China menolak tuduhan genosida dan kerja paksa di Xinjiang dan mengatakan kebijakannya diperlukan untuk membasmi separatis dan ekstremis agama, yang merencanakan serangan dan memicu ketegangan antara sebagian besar etnis Muslim Uighur dan Han, kelompok etnis terbesar di China.
Pelecehan terhadap Uighur
Penambahan itu adalah salvo terbaru ketika Presiden Joe Biden menekan China atas apa yang dikatakan pemerintah memperburuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk Uighur di Xinjiang.
Umumnya, perusahaan yang terdaftar sebagai entitas wajib mengajukan permohonan lisensi dari Departemen Perdagangan dan menghadapi pengawasan ketat ketika mereka meminta izin untuk menerima barang dari pemasok AS.
Bulan lalu, Departemen Perdagangan mengatakan pihaknya menambahkan lima entitas China “untuk menerima atau memanfaatkan kerja paksa dalam pelaksanaan kampanye penindasan Republik Rakyat China terhadap kelompok minoritas Muslim di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang”.
Departemen tersebut mengatakan tindakan pada bulan Juni menargetkan kemampuan lima entitas, termasuk perusahaan bahan panel surya yang berbasis di China Hoshine Silicon Industry, “untuk mengakses komoditas, perangkat lunak, dan teknologi … tindakan terhadap kampanye penindasan China yang sedang berlangsung terhadap kelompok minoritas Muslim” di Xinjiang.
Ini bukan pertama kalinya pemerintah AS menargetkan perusahaan China terkait dengan tuduhan aktivitas pengawasan teknologi tinggi di Xinjiang.
Pada 2019, pemerintahan Trump menambahkan beberapa perusahaan rintisan kecerdasan buatan top China ke daftar hitam ekonominya karena perlakuannya terhadap minoritas Muslim.
Departemen Perdagangan di bawah Trump menargetkan 20 biro keamanan publik China dan delapan perusahaan termasuk perusahaan pengawasan video Hikvision, serta para pemimpin dalam teknologi pengenalan wajah SenseTime Group dan Megvii Technology.
Departemen Perdagangan mengatakan pada 2019 entitas tersebut terlibat dalam “pengawasan teknologi tinggi terhadap warga Uighur, Kazakh, dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya.”
Pakar PBB dan kelompok hak asasi memperkirakan lebih dari satu juta orang, kebanyakan dari mereka adalah warga Uighur dan anggota minoritas Muslim lainnya, telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di Xinjiang.
