CakapCakap – Cakap People! Ada sejumlah alasan dokter enggan bekerja di wilayah pedesaan dan terpencil sehingga berdampak pada layanan kesehatan yang belum merata di Indonesia.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) Adib Khumaidi mengatakan sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil masih sangat terbatas. Kondisi itu juga dipengaruhi infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung di wilayah kerja yang belum ideal.
![Alasan Dokter Enggan Ditugaskan di Daerah Terpencil](https://www.cakapcakap.com/wp-content/uploads/2023/05/doctor-g4efe91ec5_640-500x334.jpg)
“Tidak meratanya dokter dan dokter spesialis di daerah problemnya bukan masalah dokternya. Masalahnya ada di alat kerja yang kadang-kadang tidak tersedia,” kata Adib di Jakarta, Kamis, 25 Mei 2023.
Ia mencontohkan seorang dokter spesialis bedah yang berniat mengabdi di Pandeglang, Banten, tetapi tempatnya bekerja tidak menyediakan alat bedah. Tapi dengan dedikasi tinggi ia tetap bekerja hingga beberapa tahun kemudian disediakan alat.
Masalah tunjangan jabatan
Alasan dokter enggan ditugaskan di daerah terpencil berikutnya adalah terkait insentif dan jenjang karir yang masih perlu diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan tunjangan jabatan dan fungsional yang masih beragam antargolongan bidan dan perawat yang lebih tinggi dari dokter dan dokter spesialis. Ia mengatakan para dokter yang bekerja daerah terpencil juga dihinggapi masalah sosial dan kualitas pendidikan.
“Ada sejumlah dokter di wilayah yang memilih untuk bekerja sampai anaknya menyelesaikan jenjang pendidikan SMP sebab kalau ia bekerja sampai anaknya menamatkan SMA di daerah terpencil, anaknya tidak mampu bersaing,” kata dokter yang praktik di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, itu.
![](https://www.cakapcakap.com/wp-content/uploads/2023/05/blood-pressure-monitor-g480fc3c2a_640-500x334.jpg)
Menurutnya, aspek sosial, pendidikan, hingga insentif tenaga kesehatan di kawasan terpencil merupakan permasalahan kompleks yang tidak bisa diselesaikan dengan tunjangan kesejahteraan.
“Kemarin saya ke Maluku Utara, bahkan dokter spesialisnya dapat tunjangan Rp 60 juta. Tapi yang mau ke sana susahnya minta ampun,” jelasnya.
Aspek jaminan keamanan di wilayah rawan konflik juga menjadi pertimbangan tenaga medis untuk program pemerataan layanan kesehatan.
“Di Papua kami punya persiapan 700 calon dokter dari mahasiswa kedokteran Universitas Cendrawasih yang sebagian besar putra daerah. Mereka siap bekerja di Papua dan itu lebih mudah karena mereka orang lokal, daripada harus mengirim dokter dari daerah lain,” tandasnya.