Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Badan Sensor Film di Malaysia telah memerintahkan untuk menghapus adegan dari film animasi Abominable yang menunjukkan “9 garis terputus” China di Laut Cina Selatan. Demikian diungkapkan oleh seorang pejabat setempat pada hari Kamis, 17 Oktober 2019, di tengah meningkatnya kemarahan di antara negara-negara dengan tumpang tindih klaim di wilayah perairan laut tersebut.
Dilansir dari Reuters, Jumat, 18 Oktober 2019, garis berbentuk U digunakan pada peta Cina untuk menggambarkan klaim teritorialnya atas bentangan luas Laut Cina Selatan yang kaya sumber daya, termasuk wilayah yang diklaim oleh negara lain.
https://www.instagram.com/p/B3H5c0xlpGi/?igshid=1p0po713eu7gd
Seperti diketahui, Vietnam telah menarik film itu dari bioskop pada Senin, 14 Oktober 2019. Menteri Luar Negeri Filipina menyerukan agar adegan yang menunjukkan peta tersebut untuk dipotong dan film itu diboikot.
Badan Sensor Film Malaysia mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya telah memberikan lampu hijau untuk film yang akan diputar di bioskop tanpa adegan yang menggambarkan peta.
“Film animasi berjudul Abominable telah disetujui untuk diputar di Malaysia dengan syarat bahwa peta kontroversial dihapus dari film,” kata ketua dewan tersebut Mohamad Zamberi Abdul Aziz dalam sebuah pernyataan melalui email kepada Reuters.
Film ini akan dirilis di bioskop Malaysia pada 7 November 2019.
Film Abominable, bercerita tentang seorang gadis China yang menemukan yeti tinggal di atap rumahnya, diproduksi bersama oleh Pearl Studio yang berbasis di Shanghai dan DreamWorks Animation yang dimiliki Comcast.
Pearl Studio tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui email. Dreamworks tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
https://www.instagram.com/p/Bxy7t14p57n/?igshid=dqcdw19cteij
Empat negara Asia Tenggara — Malaysia, Vietnam, Filipina dan Brunei Darussalam — serta Taiwan memperebutkan klaim China di Laut Cina Selatan.
Malaysia termasuk yang mengkritisi China terhadap posisi Laut Cina Selatan, tetapi belakangan tidak terlalu vokal, terutama setelah China memberikan miliaran dolar ke dalam proyek infrastruktur di negara tersebut.
Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah mengatakan sebelumnya pada hari Kamis bahwa Malaysia perlu meningkatkan kemampuan angkatan lautnya untuk mempersiapkan kemungkinan konflik di Laut Cina Selatan bahkan ketika negara itu mengejar non-militerisasi jalur air.
