Wow, Pemindahan Ibukota Negara di Luar Pulau Jawa Sudah Final!

CakapCakap – Pemerintah secara serius mempertimbangkan rencana untuk memindahkan ibukota negara dari pulau Jawa. Rencana ini akan berhasil direalisasikan dalam lima tahun ke depan, kata seorang menteri senior.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam sebuah wawancara eksklusif baru-baru ini dengan The Jakarta Post bahwa rencana untuk memindahkan ibukota dianggap “final”, dan mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak akan mundur dari rencana tersebut.

Bambang mengatakan undang-undang akan bertindak sebagai dasar hukum untuk memfasilitasi pemindahan ibukota, sementara juga mengusulkan pembentukan lembaga pemerintah untuk mengawasi pengembangan ibukota baru.

“Ini adalah saran awal kami [untuk membentuk] otoritas untuk pengembangan dan manajemen [ibukota baru]. Kami berharap bahwa badan tersebut tidak hanya akan mengawasi pembangunan tetapi juga tahap operasional awal dari ibukota baru, ”kata Bambang di Jakarta, menambahkan bahwa rincian lebih lanjut tentang badan tersebut akan dijelaskan dalam undang-undang tentang pemindahan ibukota.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menghidupkan kembali gagasan yang sudah ada sejak puluhan tahun ini yaitu untuk memindahkan ibu kota dari pulau Jawa dalam rapat kabinet terbatas pada akhir April setelah studi pendahuluan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) – sebuah badan pemerintah yang dipimpin oleh Bambang Brodjonegoro.

Dalam pertemuan tersebut, Bappenas menyampaikan tiga skenario alternatif: mempertahankan Jakarta sebagai ibukota dan mengkonsolidasikan kantor pemerintah di daerah Medan Merdeka, Jakarta Pusat, memindahkan ibukota ke luar Jakarta ke salah satu kota terdekat, atau memindahkan ibukota dari Jawa.

“Berdasarkan rekomendasi kami, serta keputusan Presiden, diputuskan bahwa kami akan memindahkah ibukota di luar Jawa dan kemudian kami lebih fokus pada Kalimantan,” kata Bambang.

Presiden Jokowi sendiri telah mengunjungi beberapa lokasi di Kalimantan pada awal Mei, yaitu Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, Area Segitiga Palangkaraya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Jokowi tampak sangat terkesan dengan setidaknya dua dari mereka.

Bambang mengatakan lokasi final ibukota akan diumumkan oleh Presiden Jokowi tahun ini, yang akan ditindaklanjuti dengan rencana induk pengembangan dan dasar hukum pada tahun 2020 dan peletakan batu pertama pada tahun 2021.

Pada tahun 2024, diharapkan beberapa fungsi pemerintah sudah akan beroperasi di ibukota baru, kata Bambang, seraya menambahkan bahwa ia berharap perencanaan tersebut akan memastikan keberlanjutan pemindahan hingga pemerintahan berikutnya.

Bambang mengatakan pemindahan ibukota adalah gerakan simbolis untuk mengatasi ketidakseimbangan kontribusi ekonomi dan pembangunan di antara jawa, di mana sebagian besar penduduk negara dan kegiatan ekonomi terkonsentrasi, dan di luar Jawa.

“Kami ingin membuat [gerakan] simbolis dan memberikan dorongan bahwa sudah waktunya untuk mencoba mengurangi ketidaksetaraan [antara Jawa dan seluruh negeri],” kata Bambang.

Direktur eksekutif Pusat Reformasi Ekonomi (CORE) Mohammad Faisal sependapat dengan Bambang, mengatakan bahwa pemindahan ibukota akan mewakili langkah simbolis untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam pembangunan regional.

Dalam 20 tahun terakhir, kontribusi relatif Jawa terhadap produk domestik bruto [PDB] sebagian besar tidak berubah meskipun ada desentralisasi,” kata Mohammad, merujuk pada kebijakan pemberian lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah sebagai salah satu reformasi yang mengikuti jatuhnya Pemerintahan Soeharto pada akhir 1990-an.

Untuk semakin memunculkan potensi ekonomi daerah di luar Jawa, Faisal mengatakan pemerintah harus fokus mengarahkan investasi ke sektor manufaktur, serta pariwisata di berbagai wilayah di seluruh nusantara.

Namun, ia meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam merencanakan langkah pemindahan ibukota tersebut, yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 466 triliun, mengingat kemampuan negara yang terbatas untuk membiayainya.

“Perencanaan harus menyeluruh dan harus dapat meminimalkan inefisiensi dalam pemindahan,” katanya.