Inilah Kontribusi Indonesia Selama 3 Bulan di Dewan Keamanan PBB

CakapCakap – Cakap People! Indonesia adalah salah satu negara yang mendapatkan kesempatan baik untuk menjabat sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Kursi yang didapatkan oleh Indonesia adalah hasil dari voting para peserta rapat PBB beberapa waktu lalu. Sekarang, Indonesia sudah memasuki bulan ketiga masa jabatan. Telah banyak hal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di badan kelengkapan PBB ini. Seperti diketahui bahwa badan ini adalah badan yang bertanggungjawab atas isu perdamaian dunia. Lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia?

Diawali dari 21-25 Januari 2019, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi telah mengajukan pembahasan isu dan konflik yang terjadi di Palestina dalam pertemuan di Dewan Keamanan PBB. Menlu secara jelas menyampaikan dukungan Indonesia terhadap Palestina, usulan solusi untuk meredakan konflik, serta penanganan krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza.

Indonesia juga telah mendorong pembahasan isu konflik Yaman, berikut juga dengan usulan penyelesaian perdamaian yang bersifat inklusif. Selain itu, Indonesia juga telah mengirimkan misi pendamaian ke UNIFIL Lebanon, termasuk ke program pembinaan perdamaian antara Pemerintah Kolombia dan Kelompok FARC. Menlu juga menyampaikan bahwa dunia perlu peduli dan sadar dengan isu perubahan iklim. Indonesia mengajak dunia paham bahwa perubahan iklim yang terjadi adalah salah satu penyebab timbulnya konflik di dunia saat ini. Menlu RI, pada Maret 2019 juga telah mengunjungi Amman, Yordania, dalam rangka membuka pengembangan kapasitas pengungsi Palestina. Selain itu, Menlu juga menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar US$ 1 Juta kepada UNRWA.

Lebih lanjut lagi, Indonesia juga berkontribusi dalam perumusan “Resolusi 2457 Tentang Kerja Sama Antara PBB dan Organisasi Kawasan dan Sub-kawasan dalam Memelihara Perdamaian dan Keamanan – Meredam Senjata di Afrika”; dan “Resolusi 2460 Tentang Perpanjangan Mandat United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)”. Indonesia juga aktif membuat pernyataan pers sebagai mekanisme diplomasi DK PBB dalam beberapa isu dunia, mulai dari krisis yang terjadi di Venezuela, penolakan Israel, terorisme di India yang berujung pada konflik Pakistan-India Kashmir, Terorisme di Selandia Baru, dan konflik lainnya yang mencuri perhatian dunia.

Dalam pertemuan informal yang dilakukan antar anggota DK PBB, Indonesia juga aktif membahas isu dan upaya pencegahan penanggulangan pendanaan terorisme bersama Perancis, Peru, Australia, dan Tunisia dibawah mekanisme Arria-Formula, pembahasan isu Rohingya, dan pembahasan posisi ASEAN terhadap isu Myanmar.

Indonesia bertugas selama dua tahun di DK PBB. Periode ini adalah periode keempat setelah Indonesia pernah menjabat DK PBB juga pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Bersama dengan 13 negara anggota DK PBB lainnya, Indonesia akan secara aktif menjadi bagian dari perumusan kebijakan dunia yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan dunia.