Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Hamas dan Israel mencapai kesepakatan gencatan senjata Gaza yang menurut mediator akan berlaku pada Ahad 19 Januari 2025. Kesepakatan ini termasuk pembebasan sandera yang ditahan di sana selama 15 bulan pertumpahan darah yang menghancurkan Gaza dan mengobarkan Timur Tengah.
Kesepakatan bertahap yang kompleks itu menguraikan gencatan senjata awal selama enam pekan dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza, di mana puluhan ribu orang telah tewas. Sandera yang diambil oleh kelompok pejuang Hamas, yang menguasai Gaza, akan dibebaskan dengan imbalan ribuan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel.
Dalam konferensi pers di Doha, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan gencatan senjata akan berlaku pada Ahad. Para negosiator bekerja dengan Israel dan Hamas tentang langkah-langkah untuk mengimplementasikan kesepakatan itu, katanya.
“Kesepakatan ini akan menghentikan pertempuran di Gaza, meningkatkan banyak bantuan kemanusiaan kepada warga sipil Palestina, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka setelah lebih dari 15 bulan ditawan,” kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington.
Warga Palestina menanggapi berita kesepakatan itu dengan merayakan di jalan-jalan Gaza, meski mereka menghadapi kekurangan makanan, air, tempat tinggal dan bahan bakar yang parah. Di Khan Younis, kerumunan orang memadati jalan-jalan di tengah suara klakson saat mereka bersorak, melambaikan bendera Palestina dan menari.
Ini Poin-poin Utama Proposal Gencatan Senjata Gaza
“Saya bahagia, ya, saya menangis, tetapi itu adalah air mata kegembiraan,” kata Ghada, seorang ibu lima anak yang mengungsi.
Di Tel Aviv, keluarga sandera Israel dan teman-teman mereka bersukacita atas berita itu, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka merasakan “kegembiraan dan kelegaan yang luar biasa (tentang) kesepakatan untuk membawa pulang orang yang kita cintai”.
Penerimaan Israel atas kesepakatan itu tidak akan resmi sampai disetujui oleh kabinet keamanan dan pemerintah negara itu, dengan pemungutan suara dijadwalkan pada Kamis 16 Januari 2025, kata seorang pejabat Israel.
Kesepakatan itu diperkirakan akan memenangkan persetujuan meskipun ada tentangan dari beberapa kelompok garis keras dalam pemerintahan koalisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ini termasuk Menteri Keuangan ekstremis Bezalel Smotrich, yang mengulangi kecamannya terhadap perjanjian itu pada Rabu.
Klik DI SINI untuk meneruskan membaca, Cakap People!
