Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Rusia memulangkan separuh dari para personel yang baru dimobilisasi ke Ukraina, ke kampung halamannya. Apa penyebab separuh pria Rusia itu dipulangkan? Para prajurit itu dipulangkan karena mereka tidak memenuhi persyaratan wajib militer.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi pertama ke Ukraina, yang merupakan terbesar sejak Perang Dunia II. Mobilisasi itu telah menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan pejabat dan warga. Banyak orang yang tak memenuhi persyaratan namun dipanggil ikut dalam wajib militer.
“Dalam 10 hari, beberapa ribu warga negara kami menerima panggilan dan tiba di kantor pendaftaran militer,” kata Mikhail Degtyarev, gubernur wilayah Khabarovsk di Timur Jauh Rusia, dalam sebuah posting video di aplikasi pesan Telegram.
“Sekitar setengah dari mereka kami kembalikan ke rumah karena tidak memenuhi kriteria seleksi untuk memasuki dinas militer,” ujarnya dilansir dari Reuters, Senin, 3 Oktober 2022.
Rusia pun memecat komisaris militer Yuri Laiko akibat kesalahan rekrutmen. Menurut Degtyarev pemecatan Laiko tidak akan mempengaruhi rencana mobilisasi yang ditetapkan oleh Putin.
Rekrutmen wajib militer para pria Rusia diwarnai kekeliruan. Di wilayah Khabarovsk, pria yang didiagnosis menderita skizofrenia ikut didaftarkan dalam wajib militer. Ayah tunggal dengan anak-anak cacat juga ikut mobilisasi militer ke Ukraina.
Yury Laiko, kepala petugas pendaftaran wilayah Khabarovsk, adalah petugas rekrutmen senior. Ia dipecat karena kelalaian ini. Laiko merupakan petugas kedua yang dipecat karena kesalahan tersebut.
Rekannya di wilayah Magadan, wilayah Rusia lainnya di Timur Jauh dan salah satu wilayah berpenduduk paling sedikit di negara itu, telah diberhentikan pekan lalu.
Mobilisasi militer pria Rusia yang kacau untuk berperang melawan Ukraina, telah mendorong ribuan orang melarikan diri dari negara itu untuk menghindari wajib militer. Selain itu, protes anti-perang merebak di lebih dari 30 kota besar dan kecil. Sebanyak 2.000 orang telah ditangkap dan beberapa dari mereka segera diberikan surat panggilan untuk ikut wajib militer, sesuatu yang menurut Kremlin adalah legal.
