Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berencana untuk mendistribusikan vaksin booster kedua atau dosis keempat.
Pertimbangan Kemenkes terkait hal tersebut adalah lantaran prediksi pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan sejumlah negara lain yang sudah memberlakukannya.
“Perencanaan itu sudah ada pertimbangannya di Indonesia, karena pandemi jangka panjang,” kata pihak Kemenkes.
Berikut sejumlah fakta seputar vaksin booster kedua di Indonesia:
1. Ada Prioritas Penerima Vaksin Booster Kedua
Melansir Antara, Juru bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril, pada Jumat, 22 Juli 2022, Kemenkes bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) sedang membahas secara intensif program vaksinasi dosis keempat untuk masyarakat umum di Indonesia.
Namun, prioritas penerima vaksin booster kedua ini ditujukan kepada kelompok berisiko tinggi, seperti tenaga kesehatan, tenaga pelayanan publik, dan lanjut usia (lansia).
2. Vaksin Sebelumnya Belum Memenuhi Target
Hal lain yang dibahas Kemenkes bersama ITAGI adalah kemampuan pemerintah dalam penyediaan stok vaksin untuk dosis keempat. Target vaksinasi booster sendiri diketahui belum memenuhi target.
Menurut data yang tercatat pada Dashboard Vaksinasi Kementerian Kesehatan RI, vaksinasi ketiga atau booster pertama baru mencapai 53,89 juta jiwa atau 25,88 persen dari target sasaran 208 juta jiwa lebih.
3. Belum Ada Rekomendasi Vaksinasi Booster Kedua
Ketua ITAGI Sri Rezeki Hadinegoro mengelak telah dimintai pendapat secara resmi perihal vaksin booster kedua oleh Kementerian Kesehatan.
ITAGI menurut Sri juga belum memberi rekomendasi terkait vaksinasi dosis keempat tersebut. Alasannya karena cakupan vaksin primer dan booster yang belum mencapai target.
Anjuran yang sama diberikan Ketua Satuan Tugas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban. Ia berharap pemerintah memprioritaskan vaksinasi booster pertama lantaran belum tercukupi.
4. Untuk Masyarakat Berisiko Tinggi
Sri menambahkan jika pemberian dosis keempat untuk masyarakat yang berisiko tinggi adalah mengikuti anjuran WHO. Namun, penerapannya bergantung kepada masing-masing negara. Seperti halnya di Thailand, dimana tren wisata yang unggul sehingga para pegawainya itu didahulukan untuk booster kedua.
