Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson dipandang cuma salah satu dari barisan panjang pemimpin Inggris yang berisiko ditendang pada saat menjabat. Di bawah sistem politik Inggris, baik parlemen terpilih atau mayoritas anggota parlemen Partai Konservatif dapat menjatuhkan Johnson tanpa pemilihan dan mengangkat perdana menteri baru.
Tekanan terhadap PM Johnson sudah terjadi selama berbulan-bulan setelah serangkaian skandal termasuk peristiwa partygate di 10 Downing Street selama pandemi di mana pemimpin berusia 58 tahun itu menjadi PM pertama yang ditemukan telah melanggar hukum saat berada di posisi puncak.
Melansir dari The Guardian, Kamis 7 Juli 2022, peluangnya untuk bertahan dapat bergantung pada apakah aturan yang mengatur bagaimana Partai Tory memilih pemimpinnya dibatalkan.
Boris Johnson kini bak terkunci dalam kebuntuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan kabinetnya sendiri yang memilih untuk mengundurkan diri pada Rabu, 6 Juli 2022.
Namun Perdana Menteri itu tampak bertekad untuk terus berjuang meskipun delegasi menteri kabinet senior termasuk Menteri Dalam Negeri Priti Patel dan Menteri Transportasi Grant Shapps secara pribadi mendesak Johnson untuk mengundurkan diri.
Alih-alih mengundurkan diri, PM Johnson menanggapi dengan memecat Gove sebagai sekretaris yang naik level. Gove sebelumnya mengatakan kepada Johnson dalam pertemuan tatap muka bahwa dia yakin posisinya tidak dapat dipertahankan mengingat jumlah anggota parlemen yang menentangnya.
Setelah pemecatan Gove, sekutu Johnson dilaporkan menggambarkannya sebagai “ular”. Mereka mengatakan PM Inggris bermuka tembok tak mau mundur.
“Dia ingin bertahan dan bertarung. Pilihannya adalah pada musim panas dengan tatapan terpusat dan ketidakstabilan atau kemitraan baru yang akhirnya bergerak maju dan mengatasi krisis biaya hidup dan menumbuhkan ekonomi,” kata salah satu sumber di Downing Street.
Sumber itu juga menyarankan Johnson percaya dia dapat melanjutkan dengan kebijakan ekonomi pilihannya sekarang karena Rishi Sunak yang skeptis tentang perlunya pemotongan pajak dan Menteri Sunak sendiri telah mengundurkan diri.
Namun kritik terus mengguncang. Sementara Backbencher Andrew Murrison yang mengundurkan diri sebagai utusan perdagangan pada Selasa, 5 Juli 2022 juga menggambarkan situasi kabinet yang tak kondusif.
“Situasinya sekarang tidak terkendali. Tugas mutlak menteri yang tersisa di pemerintahan Johnson untuk mundur. Tidak ada yang membuat pilihan positif untuk tetap harus tampil dalam kontes kepemimpinan yang akan datang,” kata mereka.
Bob Neill seorang Ketua Komite Pemilihan Hakim juga mengatakan bahwa negaranya kini seperti candaan.
“Anda benar, Andrew. Negara kita dijadikan bahan tertawaan oleh keegoisan obsesif satu orang,” kata dia menanggapi Andrew Murrison.
Sekretaris Welsh dan Simon Hart yang termasuk di antara mereka yang mendesak Johnson mengundurkan diri juga kemudian berhenti.
Dia mengatakan kepada perdana menteri dalam surat pengunduran dirinya bahwa semua kabinet yang berjuang dalam pemerintahan sejauh ini sesungguhnya telah membantu PM Johnson.
“Rekan-rekan telah melakukan yang terbaik secara pribadi dan publik untuk membantu Anda membalikkan keadaan, tetapi dengan kesedihan saya merasa kita telah melewati titik di mana ini tidak mungkin lagi.”
Sementara Jaksa Agung Suella Braverman mengatakan sudah waktunya bagi PM untuk mengundurkan diri. Dia juga mengatakan dia akan menjadi kandidat dalam pemilihan kepemimpinan yang akan datang. Namun untuk posisi jaksa agungnya, dia memilih tidak mundur dahulu.
“Saya tidak ingin mengundurkan diri karena saya memiliki tugas itu dan kami membutuhkan seorang ahli hukum di pemerintahan,” katanya.
