Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Pengadilan Myanmar pada Rabu, 27 April 2022, menjatuhkan hukuman lima tahun penjara lagi kepada Aung San Suu Kyi karena korupsi. Ini adalah vonis terbarunya dari serangkaian tuduhan yang diajukan terhadapnya sejak kudeta militer pada Februari 2021.
Putusan hari Rabu itu berarti Suu Kyi, 76 tahun, harus menjalani hukuman setidaknya 11 tahun penjara, Straits Times melaporkan.
Ia sebelumnya telah dijatuhi hukuman total enam tahun penjara atas tuduhan yang mencakup hasutan, melanggar aturan pandemi COVID-19 dan impor walkie-talkie secara ilegal – tuduhan yang menurut pengamat dirancang untuk menyingkirkannya dari politik.
Sebagaimana diketahui, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi memenangkan kemenangan telak dalam dua pemilihan umum sebelumnya, tetapi digulingkan dari kekuasaan oleh militer yang mengklaim pemilihan terbaru pada tahun 2020 adalah penipuan.
Kudeta yang dilakukan militer memicu perlawanan rakyat yang kemudian melibatkan banyak wilayah Myanmar dalam perang saudara.
Lebih dari 560.000 orang dari 55 juta penduduk Myanmar terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak kudeta.
Hampir setengah dari populasi diperkirakan akan jatuh di bawah garis kemiskinan tahun ini, menurut proyeksi PBB.
Hukuman yang dijatuhkan kepada Suu Kyi pada hari Rabu ini berpusat pada tuduhan bahwa dia menerima suap uang tunai dan emas dari mantan kepala menteri wilayah Yangon Phyo Min Thein pada tahun 2017 dan 2018 – yang telah dia bantah.
Junta militer Myanmar telah menahan Suu Kyi sejak kudeta. Pengadilannya di ibu kota Naypyitaw tidak terbuka untuk jurnalis dan pengacaranya dilarang berbicara kepada media.
Beberapa anggota Kabinet Suu Kyi yang digulingkan telah menerima hukuman penjara yang lama. Mereka termasuk mantan menteri investasi dan hubungan ekonomi luar negeri, Thaung Tun, yang divonis sembilan tahun penjara pada 22 April atas tuduhan korupsi terkait penyewaan tanah negara.
Sekitar 10.000 tahanan politik masih ditahan, menurut kelompok pemantau hak asasi manusia.
ASEAN sejauh ini belum dapat mengamankan banyak kerja sama dari junta Myanmar untuk membantu menyelesaikan krisis negara tersebut. Saat ini ASEAN tidak mengundang kepala junta Min Aung Hlaing dari KTT tingkat tinggi, tetapi hanya mengundang “perwakilan non-politik” dari Myanmar.
