Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Pengadilan federal Australia menguatkan keputusan pemerintah untuk membatalkan visa Novak Djokovic pada Minggu, 16 Januari 2022, mengakhiri harapan superstar tenis yang tidak divaksinasi itu untuk memenangkan Australia Terbuka dan memecahkan rekor 21 gelar Grand Slam putra.
Memutuskan kasus yang telah mencengkeram Australia dan dunia olahraga selama lebih dari seminggu (11 hari), tiga hakim Pengadilan Federal mendengar argumen pengacara pemerintah bahwa kehadiran Djokovic yang terus-menerus berisiko mengobarkan sentimen anti-vaksinasi selama wabah terburuk COVID-19 di Australia sejak pandemi dimulai, Reuters melaporkan.
Pengecualian medis yang memungkinkan petenis nomor satu dunia Serbia memasuki negara itu tanpa divaksinasi telah memicu kemarahan di Australia, dan menjadi masalah politik bagi Perdana Menteri Scott Morrison, yang harus mengadakan pemilihan federal sebelum Mei 2022.
Djokovic mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia “sangat kecewa” dengan keputusan pengadilan yang membatalkan visanya untuk memasuki Australia, tetapi ia akan menghormati hasil keputusan tersebut dan bekerja sama dengan pihak berwenang sehubungan dengan kepergiannya dari negara itu.
Sebagaimana diketahui, Grand Slam Australia Terbuka bakal digelar mulai Senin, 17 Januari 2022 di Melbourne.
Djokovic, juara bertahan dan unggulan pertama berusia 34 tahun itu sedianya dijadwalkan bermain pada malam hari pertama. Jika dia mempertahankan gelar itu, dia akan menjadi pemain tenis pria pertama dalam sejarah yang memenangkan 21 Grand Slam.
Menteri Imigrasi Australia Alex Hawke mengatakan sikap Djokovic bisa mengilhami sentimen anti-vaksin, membuat beberapa orang menghadapi pandemi tanpa vaksinasi dan menginspirasi aktivis anti-vaxxer untuk berkumpul dalam protes dan demonstrasi.
Pengacara Novak Djokovic, Nick Wood, berusaha secara sistematis mengungkapkan argumen utama pemerintah. Meskipun bintang Serbia itu tidak divaksinasi, Wood bersikeras bahwa kliennya tidak mencari dukungan anti-vaxxer dan tidak terkait dengan gerakan itu.
Pemerintah “tidak tahu apa pandangan Djokovic saat ini”, Wood bersikeras.
