Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Australia sedang mempertimbangkan untuk tidak mengirim pejabat pemerintah ke Olimpiade Musim Dingin yang akan diadakan di Beijing tahun depan menyusul seruan dari anggota parlemen untuk boikot diplomatik ofisial. Demikian menurut sebuah laporan dari media Australia Sydney Morning Herald, Kamis, 25 November 2021.
Politisi Australia dari koalisi Liberal-Nasional yang berkuasa dan partai oposisi Partai Buruh mendesak pemerintah federal untuk memboikot acara tersebut, yang akan diadakan pada bulan Februari 2022, surat kabar itu melaporkan tanpa mengutip sumber, melansir Reuters.
“Keputusan tentang perwakilan (Australia) di Olimpiade Musim Dingin Beijing belum dibuat,” kata juru bicara Menteri Olahraga Australia Richard Colbeck dalam tanggapan melalui email. Departemen luar negeri Australia tidak memberikan tanggapan.
China dengan tegas menentang politisasi Olimpiade, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian dalam briefing pada hari Kamis. Upaya boikot tidak akan berhasil, tambahnya.
Terhadap latar belakang kekhawatiran AS tentang catatan hak asasi manusia China, Presiden Joe Biden pekan lalu mengatakan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan boikot diplomatik Olimpiade.
Boikot diplomatik akan melibatkan tidak mengirim delegasi ofisial, tetapi mengizinkan atlet untuk berpartisipasi.
Inggris belum membuat keputusan tentang siapa yang akan mewakili pemerintahnya di Olimpiade, tetapi Perdana Menteri Boris Johnson tidak mendukung gagasan boikot, kata juru bicaranya awal pekan ini.
Pemerintah Australia akan menunggu keputusan pemerintahan Biden sebelum ada komitmen untuk memboikot diplomatik, kata laporan di Sydney Morning Herald.
Baik Amerika Serikat dan Inggris adalah sekutu Australia dan negara-negara tersebut pada bulan September menandatangani kemitraan keamanan untuk membantu Australia membangun kapal selam nuklir. Kesepakatan trilateral membuat marah China, kekuatan besar yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik.
Hubungan Australia dengan China, mitra dagang terbesarnya, memburuk setelah melarang Huawei Technologies Co Ltd dari jaringan broadband 5G pada 2018 dan menyerukan penyelidikan independen tentang asal-usul COVID-19. Beijing merespons dengan mengenakan tarif pada beberapa komoditas Australia.
