Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! The Economist mengatakan pada hari Sabtu, 13 Noevember 2021, bahwa Hong Kong menolak untuk memperbarui visa salah satu jurnalisnya, mendesak kota itu untuk mempertahankan akses media asing karena kekhawatiran tumbuh tentang kebebasan media di pusat keuangan global tersebut.
Zanny Minton Beddoes, pemimpin redaksi The Economist, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa majalah itu bangga dengan jurnalisme koresponden Sue-Lin Wong dan menyesali keputusan otoritas imigrasi, yang disebutkan bahwa penolakan perpanjangan visa itu diberikan tanpa penjelasan.
“Kami mendesak pemerintah Hong Kong untuk mempertahankan akses bagi pers asing, yang sangat penting untuk berdirinya wilayah itu sebagai kota internasional,” tulis Beddoes, seperti dikutip Reuters.
Pemerintah Hong Kong dan departemen imigrasi tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters
Sejak Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong tahun lalu, aktivis demokrasi, editor surat kabar, dan jurnalis telah ditangkap. Para pengkritik undang-undang itu mengatakan undang-undang itu digunakan untuk menghancurkan perbedaan pendapat di kota – klaim yang sudah ditolak oleh otoritas Hong Kong dan Beijing.
Kekhawatiran atas kebebasan pers di bekas jajahan Inggris itu meningkat, beberapa bulan setelah surat kabar pro-demokrasi paling vokal di kota itu, Apple Daily, terpaksa ditutup setelah pemilik taipannya, Jimmy Lai, dan staf lainnya ditangkap di bawah undang-undang keamanan nasional.
Pemegang paspor Australia, Wong, mantan koresponden Reuters dan Financial Times, menulis di Twitter dari London: “Sangat sedih saya tidak dapat melanjutkan pelaporan dari Hong Kong. Saya senang mengenal kota dan masyarakatnya. Saya akan merindukanmu semua.”
Pada tahun 2018, visa editor Financial Times Asia, Victor Mallet, tidak diperpanjang oleh Hong Kong setelah ia menjadi moderator pidato oleh seorang aktivis pro-kemerdekaan di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Klub Koresponden Asing di kota tersebut. Langkah itu membuat khawatir beberapa diplomat dan kelompok bisnis di Hong Kong.
Hingga April 2021, sebanyak 628 karyawan asing yang bekerja untuk media luar negeri memegang visa kerja di Hong Kong, menurut Kementerian Luar Negeri China.
Hong Kong menjamin kebebasan berbicara dan pers berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar, konstitusi mini yang disetujui oleh China ketika mengambil kembali kendali atas Hong Kong pada tahun 1997.
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam membantah undang-undang keamanan akan membatasi kebebasan media, dengan mengatakan bahwa “kebebasan berekspresi, kebebasan protes, kebebasan jurnalisme, akan tetap ada.”
