Siti Nurhajaiti
CakapCakap – Cakap People! Mengakui junta Myanmar sebagai pemerintah negara itu tidak akan menghentikan kekerasan yang meningkat. Demikian utusan khusus PBB untuk Myanmar mengatakan pada Senin, 26 Oktober 2021, memperingatkan langkah seperti itu akan mendorong negara itu menuju ketidakstabilan dan menjadi negara gagal.
“Saya berharap komunitas internasional tidak akan menyerah,” kata Christine Schraner Burgener, yang menyelesaikan akhir pekan ini setelah lebih dari tiga tahun menjabat sebagai utusan khusus PBB untuk Myanmar, kepada Reuters. “Kita harus berdiri bersama rakyat.”
Protes dan kerusuhan telah melumpuhkan Myanmar sejak kudeta 1 Februari, dengan militer dituduh melakukan kekejaman dan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil, meskipun junta menyalahkan kerusuhan pada “teroris” yang bersekutu dengan pemerintah bayangan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Senin menunjuk Noeleen Heyzer dari Singapura, mantan diplomat senior PBB, sebagai utusan khusus barunya di Myanmar.
Schraner Burgener pekan lalu mengatakan bahwa Myanmar telah mengalami perang saudara, kesempatan untuk kembali ke demokrasi menghilang dan militer “tidak tertarik” dalam kompromi atau dialog. Junta mendesak kembali pada hari Senin dan mengatakan komentarnya jauh dari kenyataan dan mencerminkan bias PBB.
“Kekerasan tidak akan berhenti jika seseorang menerima SAC sebagai pemerintahan yang sah – kekerasan tidak akan berhenti,” kata Schraner Burgener, merujuk pada Dewan Administrasi Negara (SAC), sebutan junta Myanmar, pada Senin.
Diplomat dari Swiss itu mengatakan “dialog yang nyata dan jujur” diperlukan di antara semua pihak, tetapi agar itu terjadi, pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing pertama-tama perlu digantikan oleh “seseorang yang lebih konstruktif.”
Para pemimpin Asia Tenggara akan bertemu minggu ini, tetapi tanpa Min Aung Hlaing – pengecualian yang jarang terjadi oleh blok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
“Tidak ada seorang pun di kawasan ini yang tertarik untuk mengakui SAC karena itu berarti menuju negara gagal, ketidakstabilan, tidak hanya di Myanmar, tetapi juga di kawasan itu,” kata Schraner Burgener.
PBB juga dihadapkan dengan klaim saingan tentang siapa yang akan duduk di kursi Myanmar di badan dunia itu.
Sebuah keputusan oleh negara-negara anggota – digambarkan sebagai “penting” oleh Schraner Burgener – akan dibuat pada akhir tahun apakah junta atau Duta Besar Kyaw Moe Tun saat ini, yang ditunjuk oleh pemerintah terpilih yang digulingkan Aung San Suu Kyi, harus mewakili negara itu di New York.
